Sertifikasi Halal

Muti memberikan catatan bahwa keikutsertaan pelaku UMK bukan sekadar menggugurkan kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi harus didorong oleh kesadaran yang kuat untuk ikut terlibat dalam membangun ekosistem halal.

Wapres menilai penyelenggaraan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 menjadi momentum semakin menggaungkan sistem sertifikasi produk halal.

Berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah di mulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Sertifikasi halal pada pelaku UMK sangat diperlukan, karena semakin banyak dan berkembangnya persaingan pasar produk makanan dan minuman

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang ekonomi Lukmanul Hakim pun mendorong para pelaku UMKM bisa membawa sertifikasi halal ini menjadi keunggulan bersaing.

Berkenaan dengan culture, Mastuki menjelaskan budaya halal saat ini telah menjadi tren dan gejala positif di masyarakat Indonesia maupun dunia.

Ada 4 sektor bisnis halal yang bisa digarap umat Islam. Potensi usaha tersebut tumbuh luar biasa dan bisa dimanfaatkan Indonesia yang mayoritas muslim.

Produk makanan halal Indonesia berada di peringkat dua dunia berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard, 31 Maret 2022.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan usaha atau UMKM berbasis syariah di Tanah Air.

Aqil menyebut kuota 25 ribu itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare.

Aqil Irham menjelaskan, Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Buya Anwar mengatakan, berdasar fatwa MUI, BPJPH dapat mengeluarkan sertifikat halal untuk pemohon. Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki menambahkan bahwa dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI. Sebab, ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama.