Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semestinya bisa menjadi kesempatan untuk membenahi angkutan umum.
Salah satu SPBU swasta Indonesia, Vivo, sempat menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Revvo 89 seharga Rp8.900. Ini tentu lebih murah dari bensin subsidi Pertalite yang kini dibanderol Rp10.000.
Hal tersebut dilakukannya untuk memfasilitasi masyarakat yang bingung dengan barang bekas yang dimiliki, sehingga melalui program pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bersedekah dengan cara lain.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunjukkan kelemahan negara. Pemerintah dipandang tidak mampu mengatur pendistribusian BBM bersubsidi.
Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, seluruh jajaran di Polda Jambi telah dikerahkan guna mengatur pengamanan di seluruh SPBU.
Pertamina menerapkan kode identifikasi untuk membedakan otoritase pengelolaan berupa angka. Dalam hal ini, Pertamina memiliki kode tiga angka untuk menyesuaikan otoritase pengelolaan, yakni 31, 33, dan 34.
Apabila bansos tidak segera dicairkan, Puan khawatir akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai kenaikan BBM tidak dapat meningkatkan minat masyarakat beralih ke transportasi umum.
Bahkan, Huda memperkirakan inflasi menembus 8-8,5 persen setelah kenaikan harga BBM. Peningkatan inflasi ini mengakibatkan penurunan konsumsi sekitar 0,03 persen.
Bensin tersebut adalah Revvo 89 milik salah satu SPBU swasta di Indonesia, Vivo. Sejak BBM resmi dinaikkan pemerintah, tak sedikit masyarakat beralih ke Revvo 89.