Kemenkes

Layanan tersebut disiapkan bagi warga yang terserang Covid-19 dan belum bisa mengakses pelayanan telemedisi gratis dari pemerintah.

Penjelasan ini dikeluarkan Kemenkes untuk menyikapi kebingungan masyarakat pengguna aplikasi PeduliLilndungi. Terbagi dalam 4 warna dengan arti yang berbeda, berikut penjelasan seperti dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (18/2/2022).

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. Imran Agus Nurali, SpKO mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi.

Di beberapa daerah sudah melebihi kasus konfirmasi harian pada gelombang Delta 2021 lalu, tetapi pasien yang dirawat di rumah sakit masih bisa terkendali.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah. Karena vaksinasi telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi risiko terburuk akibat terinfeksi Covid-19.

Menkes mengatakan RSPI harus menjadi pengampu pusat rujukan nasional dan dibangun sistem yang baik. Menkes menyebut ada beberapa rumah sakit yang sudah berhasil membentuk sistem tersebut.

Menkes mencatat angka keterisian rumah sakit sebanyak 18.966 dengan 15.292 di antaranya terkonfirmasi Covid-19 dari total kapasitas 120.000 yang disiapkan untuk penangan Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 6 Februari 2022, kasus terkonfirmasi positif Indonesia bertambah 36.057 kasus sehingga total kasus mencapai 4.516.480 kasus.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan meski ada penambahan angka konfirmasi harian yang tinggi namun masyarakat tidak perlu terpaku pada jumlah tersebut dan jangan panik.

Kanker serviks merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia. Karena itu mememerlukan intervensi melalui vaksinasi sebagai pencegahan primer.

Meski presentase kasus aktif Omicron di bawah varian Delta, namun orang yang masuk rumah sakit karena varian Omicron lebih tinggi daripada Delta.

Indonesia memiliki jumlah penambahan kasus konfirmasi COVID-19 yang rendah, dibandingkan dengan India,Philipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi isu sertifikat vaksin Indonesia tidak dikenal atau diakui di sejumlah negara di luar negeri.