Komisi I Dpr

Panglima TNI terpilih Laksamana Yudo Margono memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang ada di depan mata. Yudo diharapkan mampu menunaikan tugas itu meski masa jabatannya hanya sekitar satu tahun.

Meutya mengatakan, seluruh fraksi menyatakan setuju dengan pengangkatan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI. Sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dalam rapat internal Komisi I DPR.

Muhammad Farhan menilai penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat. Farhan mengatakan Yudo sosok pemimpin militer yang memiliki banyak pengalaman dan malang melintang di berbagai penugasan.

Pemerintah telah menyediakan anggaran khusus untuk bantuan distribusi STB gratis kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) secara nasional sekitar 1.055.360 unit STB.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, kasus Bjorka membuka mata publik terkait keamanan data yang rawan mengalami kebocoran.

RUU PDP mencakup pemahaman soal maraknya peretasan data yang salah satunya disebabkan karena belum diterapkannya sistem pengamanan siber di semua instansi.

Adanya peta jalan keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Adapun peta jalan keamanan siber disebutnya sangat mendesak, seperti halnya saat DPR melahirkan peta jalan keamanan laut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid mengatakan, pemerintah terus berkomitmen menyelesaikan RUU PDP yang akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara Indonesia.

Dave Laksono menilai usulan Menko Luhut sama saja menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang memperbolehkan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil.

Berdasarkan catatan KBRI, ada 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritas pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi. Selain itu, ada juga WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.

Terdapat 148 warga negara Indonesia (WNI) yang kini berada di Ukraina. Keselamatan mereka saat ini harus menjadi fokus perhatian utama pemerintah.

Terkait diplomasi militer, Dave meminta Jenderal Andika memastikannya bisa terbentuk dan berjalan. Sehingga, isu-isu yang mencuat di forum internasional seperti isu HAM bisa teratasi dengan baik.

Nuning menegaskan, panglima TNI yang baru juga harus meningkatkan kualitas kemampuan personal prajurit baik di bidang akademik, komunikasi, dan metodologi.