DPR Minta Pemerintah Pastikan Perlindungan WNI di Sri Lanka

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisis I DPR RI, Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka. Hal ini terkait krisis ekonomi yang terjadi di negara tersebut sejak beberapa waktu lalu.

"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik. Mulai dari keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka," kata Christina Aryani dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (16/7/2022).

Baca Juga: Ini Indikasi Negara Disebut Bangkrut, Apa Kabar Indonesia?

Berdasarkan catatan KBRI, lanjut Christina, ada 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritas pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi. Selain itu, ada juga WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.

"Komisi I mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka. Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan," ujar Christina.

Politisi Partai Golkar itu percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan warga negara asal Indonesia selama krisis berlangsung. Dia pun berharap agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi dan kembali normal.

Baca Juga: Pengamat Nilai Indonesia Tak Bernasib seperti Sri Lanka, Ini Alasannya

"Pada WNI di Sri Lanka, kami meminta agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan di sana. Termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial, serta tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam aksi demonstrasi," tuturnya.

Seperti diketahui, Sri Lanka terperosok dalam krisis ekonomi hingga mengalami kebangkrutan karena gagal bayar utang luar negeri (ULN) sebesar USD51 miliar atau sekitar Rp754 triliun (kurs Rp 14.800). Akibatnya, negara di Asia Selatan itu mengalami kekurangan makanan, bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok lainnya.

Sri Lanka memilih fokus kepada pasar domestik ketimbang mengekspor ke luar negeri. Akibatnya, pendapatan ekspor rendah hingga tagihan impor bertambah.

Baca Juga:

Dubes RI: Evakuasi WNI di Sri Lanka Belum Jadi Pilihan Utama

Timeline Kebangkrutan Sri Lanka Akibat Gagal Bayar Utang