Dpr Ri

DPR RI minta pemerintah berantas mafia impor yang merugikan industri nasional. Evita Nursanty desak tindakan tegas karena dampaknya sudah meluas ke berbagai sektor dan memicu PHK. Pemerintah diminta evaluasi regulasi yang tidak pro industri dalam negeri.

Hasil sidak Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan minyak goreng MinyaKita tidak sesuai takaran. Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendesak pemerintah

Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui naturalisasi tiga pemain sepakbola keturunan Indonesia yakni Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James di Gedung DPR

Ahmad Dhani menjadi salah satu musisi yang ikut bereaksi dengan kasus pemecatan personel band Sukatani, Novi Chitra Indriyati sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Banjarnegara, Jawa Tengah.

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperoleh tambahan anggaran pasca keluarga Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN

Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjan Umum (PU) senilai Rp81 triliun akan berpotensi menciptakan pengangguran di berbagai daerah.

Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan wacana pembayaran dam atau denda bagi haji tammatu di Tanah Air. Anggota Komisi VIII DPR RI Anim Falachuddin meminta langkah tersebut

Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh menilai insiden penembakan yang menjadikan pekerja migran Indonesia (PMI) korban di Malaysia dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab

Tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) hasil pergantian antarwaktu resmi (PAW) resmi dilantik pada Selasa (21/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (06/01) di 26 provinsi. Program ini menargetkan 600.000 penerima di wilayah perkotaan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan meminta pemerintah segera menstabilkan harga Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Anggota Komisi XI Fraksi PKB DPR RI Tommy Kurniawan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 merupakan amanat undang-undang

DPR RI mendesak pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA asal Afrika untuk mencegah potensi penyebaran penyakit misterius ke Indonesia, terutama yang berasal dari Kongo