Dpr Ri

Tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) hasil pergantian antarwaktu resmi (PAW) resmi dilantik pada Selasa (21/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (06/01) di 26 provinsi. Program ini menargetkan 600.000 penerima di wilayah perkotaan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan meminta pemerintah segera menstabilkan harga Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Anggota Komisi XI Fraksi PKB DPR RI Tommy Kurniawan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 merupakan amanat undang-undang

DPR RI mendesak pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA asal Afrika untuk mencegah potensi penyebaran penyakit misterius ke Indonesia, terutama yang berasal dari Kongo

Perusahaan riset pasar global Euromonitor International merilis 10 kota teratas terbaik di dunia berdasarkan kedatangan wisatawan. Bangkok, Thailand memuncaki peringkat

Penggunaan akses internet dan handphone (HP) anak-anak di bawah umur semakin memprihatinkan. nak-anak di Indonesia sangat bebas mengakses internet dan menggunakan HP

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, Kamis (05/12/2024).

Kementerian Agama menyetujui peningkatan anggaran BP Haji 2025 menjadi Rp179,7 triliun, naik Rp50 miliar untuk persiapan haji 2026. BPJPH tetap menerima Rp436,8 miliar sebagai lembaga independen. Total anggaran Kemenag 2025 disesuaikan menjadi Rp78,5 triliun, fokus pada peningkatan layanan haji dan sertifikasi halal.

Pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji guru tahun depan. Kenaikan gaji guru ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik demi perbaikan

Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan tiga program unggulan Kemendag 2025 untuk memperkuat ekonomi nasional. Program ini fokus pada pengamanan pasar dalam negeri, ekspansi ekspor, dan pemberdayaan UMKM. Hasilnya, neraca perdagangan Indonesia terus surplus selama 54 bulan, mencapai USD 24,43 miliar pada Oktober 2024.

Rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 menuai kritik keras dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal karena berpotensi memukul daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih tinggi.

Komisi XI DPR RI menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi