Korupsi

Dia menuturkan bahwa masyarakat jangan mudah percaya dengan janji manis para calon pejabat. Namun yang menjadi tolok ukur ialah berani jujur dan melaksanakan amanatnya.

Peran para tersangka AAL dengan sengaja mengeluarkan peraturan untuk menutup peluang para calon peserta lain. Sehingga tidak terwujud persaingan usaha sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.

Wihadi meminta MA untuk segera bersih-bersih dari praktik kotornya, baik dari hakim pengadilan negeri sampai hakim agung. Hal tersebut perlu dilakukan guna mencegah kemungkinan penyelewengan yang bisa terjadi kembali.

Menanggapi itu Wakil Ketua Majelis Tabliqh PP Muhammadiyah periode 2015-2022, Fahmi Salim meminta seorang Pemimpin menyontoh gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab.

Bupati Cianjur Herman Suherman membantah dugaan penyelewengan bantuan bencana gempa dari Emirates Red Crescent. Menurutnya, penyaluran logistik bantuan langsung masuk ke Pemerintah Kabupaten dan tercatat oleh petugas.

Novel turut memberikan tanggapan menohok terkait pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang sepakat dengan Luhut. Menurut Novel, dengan cara OTT mampu mengungkap kasus suap yang merupakan induk korupsi.

Menurut Samad, KPK boleh melakukan OTT sebagai lembaga penegakan hukum. Terlebih, kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Luhut meminta agar KPK tidak kerap melakukan OTT. Menurutnya, ketika sistem digitalisasi berhasil, maka tidak ada pejabat yang berani melakukan korupsi.

Abraham menuturkan, akibat KUHP baru, kejahatan korupsi bukan lagi kejahatan khusus. Padahal, selama ini korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pesan khusus kepada seluruh elemen bangsa, terkait upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Wakil Presiden RI KH Maruf Amin menyatakan korupsi merupakan musuh utama semua bangsa layaknya pandemi yang merugikan masyarakat global.

Korupsi secara makro akan menciptakan inefisiensi, meningkatkan kriminalitas, memperlambat pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro.

Johanis Tanak sempat mengusulkan restorative justice dalam kasus korupsi. Usulan itu disampaikannya saat menjalani uji kelayakan capim KPK dihadapan para anggota Komisi III DPR RI.