Korupsi

Menurut Samad, KPK boleh melakukan OTT sebagai lembaga penegakan hukum. Terlebih, kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Luhut meminta agar KPK tidak kerap melakukan OTT. Menurutnya, ketika sistem digitalisasi berhasil, maka tidak ada pejabat yang berani melakukan korupsi.

Abraham menuturkan, akibat KUHP baru, kejahatan korupsi bukan lagi kejahatan khusus. Padahal, selama ini korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pesan khusus kepada seluruh elemen bangsa, terkait upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Wakil Presiden RI KH Maruf Amin menyatakan korupsi merupakan musuh utama semua bangsa layaknya pandemi yang merugikan masyarakat global.

Korupsi secara makro akan menciptakan inefisiensi, meningkatkan kriminalitas, memperlambat pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro.

Johanis Tanak sempat mengusulkan restorative justice dalam kasus korupsi. Usulan itu disampaikannya saat menjalani uji kelayakan capim KPK dihadapan para anggota Komisi III DPR RI.

KPK turut mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan asing senilai 205 ribu dollar Singapura atau Rp2,1 miliar yang ditemukan di rumah tersangka DY.

Selanjutnya, barang bukti itu diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Tersangka Albasri juga menyerahkan uang tunai senilai Rp50 juta.

Surya Darmadi berkelakar jika dirinya tidak melakukan praktik korupsi. Apeng menegaskan bahwa lahan miliknya sudah memiliki Hak Guna Bangunan atau HGB.

Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan sudah mengajarkan siswa dan siswinya menjauhi praktik korupsi sejak dini. Kegiatan ini juga mengundang tim dari KPK.

Sekda Pemalang Mohammad Arifin (MA) diduga ikut terseret dalam kasus korupsi pengadaan jalan kelas 1 dan 2 tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang yang merugikan negara Rp1 miliar.

Pahala mengungkapkan, Stranas PK sejak 2019 telah mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan terutama di daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).