Jum'at, 17 April 2026 
Pemerintah bersama KPK Berupaya Persempit Celah Korupsi
hasanah syakim
Jum'at, 27 Januari 2023 - 22:35 WIB
Wakil Presiden K.H. Maruf Amin. (Foto: BPMI Setwapres)
LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan saat ini Pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya untuk mempersempit celah korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti membangun wilayah bebas korupsi dan zona anti korupsi.
Ma'ruf Amin membeberkan upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP diklaim sebagai langkah menyederhanakan pelayanan kepada publik.
"Supaya pelayanan itu dilakukan tidak ada rentang. Sehingga bisa diakses secara langsung, cepat, murah, dan tidak terjadi pungutan liar (pungli), dan sebagainya," kata Wapres dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).
Baca Juga: Kejagung Cegah 23 Orang ke Luar Negeri Diduga Terlibat Korupsi Bakti Kominfo
Menurut Wapres, sistem tersebut sedang dibangun pemerintah untuk memperkecil kesempatan terjadinya korupsi. Dalam hal ini, pemerintah didukung oleh KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi.
"Kita tahu seperti KPK itu menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga fungsi ini oleh KPK dijalankan secara simultan. Dan itu bagian dari upaya untuk menekan serta memperkecil adanya korupsi," ujar Ma'ruf Amin.
Melalui langkah-langkah yang diterapkan pemerintah maupun KPK, diharapkan dapat mempersempit celah korupsi. "Kalau tidak bisa menghilangkan (korupsi), (maka) memperkecil (atau) semakin mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saya kira itu prinsipnya," tambahnya.
Baca Juga:
KPK Geledah DPRD DKI, Prasetyo Edi: Saya Dukung Sepenuhnya
DPR Dorong Kejagung Tindaklanjuti Vonis Benny Tjokro di Kasus Asabri
Ma'ruf Amin membeberkan upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP diklaim sebagai langkah menyederhanakan pelayanan kepada publik.
"Supaya pelayanan itu dilakukan tidak ada rentang. Sehingga bisa diakses secara langsung, cepat, murah, dan tidak terjadi pungutan liar (pungli), dan sebagainya," kata Wapres dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).
Baca Juga: Kejagung Cegah 23 Orang ke Luar Negeri Diduga Terlibat Korupsi Bakti Kominfo
Menurut Wapres, sistem tersebut sedang dibangun pemerintah untuk memperkecil kesempatan terjadinya korupsi. Dalam hal ini, pemerintah didukung oleh KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi.
"Kita tahu seperti KPK itu menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga fungsi ini oleh KPK dijalankan secara simultan. Dan itu bagian dari upaya untuk menekan serta memperkecil adanya korupsi," ujar Ma'ruf Amin.
Melalui langkah-langkah yang diterapkan pemerintah maupun KPK, diharapkan dapat mempersempit celah korupsi. "Kalau tidak bisa menghilangkan (korupsi), (maka) memperkecil (atau) semakin mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saya kira itu prinsipnya," tambahnya.
Baca Juga:
KPK Geledah DPRD DKI, Prasetyo Edi: Saya Dukung Sepenuhnya
DPR Dorong Kejagung Tindaklanjuti Vonis Benny Tjokro di Kasus Asabri
(gar)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 17 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:04
TOPIK TERPOPULER
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
