OJK Sebut Sembilan Fintech P2P Lending Terancam Karena Masalah Ekuitas

LANGIT7.ID-Jakarta; Kewajiban permodalan minimal sebesar Rp 12,5 miliar masih menjadi tantangan bagi sejumlah pemain industri finansial teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, tercatat masih ada sembilan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas tersebut.

Angka ketidakpatuhan ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada November 2025 hanya terdapat tujuh perusahaan yang belum memenuhi batas minimum, jumlah tersebut membengkak menjadi sembilan dari total 95 penyelenggara pada penghujung tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan bahwa seluruh perusahaan terkait telah menyerahkan rencana perbaikan.

"Seluruh penyelenggara fintech lending tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum," ujar Agusman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Strategi yang diambil para penyelenggara tersebut mencakup beberapa opsi, mulai dari penambahan modal oleh pemegang saham lama, pencarian investor strategis yang mempunyai kredibilitas, hingga opsi penggabungan usaha atau merger. OJK menyatakan akan terus mengawal kemajuan dari setiap rencana aksi yang telah diajukan tersebut.

Di tengah persoalan permodalan, industri P2P lending sebenarnya menunjukkan performa pertumbuhan yang signifikan. Per November 2025, nilai outstanding pembiayaan menyentuh angka Rp 94,85 triliun, atau mengalami lonjakan sebesar 25,45% secara Year on Year (YoY).

Sementara itu, dari sisi kualitas pembiayaan, risiko kredit macet masih berada di level yang terjaga. OJK mencatat tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) secara agregat berada di posisi 4,33% pada periode November 2025.