Inklusi Keuangan Syariah Jabar Masih Rendah, OJK Dorong Inovasi dan Efisiensi Biaya

LANGIT7.ID-Bandung; Dorongan untuk memperluas akses keuangan syariah di Jawa Barat dinilai perlu dimulai dari pembenahan layanan dan inovasi produk. Upaya ini menjadi penting di tengah dominasi sektor perbankan konvensional yang masih jauh lebih besar dibandingkan syariah.

Salah satu tantangan utama yang disorot adalah biaya layanan perbankan syariah yang dinilai masih relatif tinggi. Kondisi ini membuat daya saing produk syariah belum optimal di mata masyarakat.

"Kemudian dari sisi biaya, kalau di perbankan syariah memang biayanya memang masih lumayan dibandingkan dengan konvensional. Ini juga jadi tantangan, untuk menurunkan biaya terhadap layanan agar lebih luas lagi jangkauannya," kata Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat Muhammad Ikhsan dalam Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Selain biaya, penguatan jaringan layanan menjadi faktor krusial dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Menurut Ikhsan, perluasan kantor layanan hingga menjangkau wilayah pelosok harus menjadi prioritas.

"Yang utama jaringan kantor. Jaringan kantor yang bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ke depannya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan inklusi," ujarnya.

Ia menambahkan, jaringan fisik tersebut perlu dipadukan dengan pengembangan teknologi informasi agar layanan semakin praktis dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

"Jaringan kantor. Kemudian jaringan kantor itu perlu kolaborasi dengan IT sehingga bisa menjawab kebutuhan, kalau kita lihat masyarakat sekarang, ingin lebih simpel," ucap dia.

Upaya peningkatan inklusi juga dapat dilakukan melalui forum diskusi dan edukasi publik. Kegiatan seperti JIEF dinilai mampu memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

"Jadi, dengan memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat itu juga dapat meningkatkan literasi maupun inklusi," tuturnya.

Sebelumnya, OJK Jawa Barat melaporkan bahwa kinerja sektor jasa keuangan hingga Triwulan I 2026 masih menunjukkan ketahanan yang solid meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi global dan nasional.

Dari sisi pangsa pasar, perbankan konvensional masih mendominasi dengan porsi aset mencapai 90,30 persen atau Rp953 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 89,40 persen atau Rp671 triliun, serta kredit 88,58 persen atau Rp922 triliun. Sementara itu, sektor syariah mengisi sisa pangsa pasar tersebut.

Jika dilihat berdasarkan fungsi, perbankan di Jawa Barat per Januari 2026 didominasi oleh Bank Umum dengan pangsa aset 96,76 persen atau Rp1.021 triliun, DPK 96,94 persen atau Rp728 triliun, dan kredit 97,63 persen atau Rp1.016 triliun. Sisanya berasal dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun kinerja BPR dan BPRS menunjukkan pertumbuhan dari sisi aset, DPK, dan penyaluran kredit. Total aset tercatat Rp34,24 triliun atau tumbuh 4,92 persen secara tahunan. DPK mencapai Rp22,98 triliun dengan pertumbuhan 6,33 persen, sementara kredit tersalurkan sebesar Rp24,69 triliun atau naik 5,99 persen.

Namun, kualitas kredit menjadi perhatian setelah rasio NPL gross meningkat dari 11,86 persen pada Januari 2025 menjadi 13,63 persen pada Januari 2026. Di sisi lain, laba BPR dan BPRS turun signifikan menjadi Rp4 miliar pada Januari 2026, atau merosot 85,34 persen dibandingkan periode sebelumnya.