Pesantren Terafiliasi Terorisme, Persis: Data dan Kriterianya Harus Diuji Publik

LANGIT7.ID, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyoroti pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal ratusan pondok pesantren terafiliasi organisasi teroris. PP Persis mendesak BNPT melampirkan fakta hukum di mana data dan kriterianya bisa diuji publik.

Wakil Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zainuddin menjelaskan, terorisme termasuk tindak kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Menurut dia, pernyataan sepihak tanpa adanya fakta hukum hanya akan menurunkan kinerja penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Saya khawatir cara-cara seperti ini akan memperkuat kecurigaan masyarakat tentang adanya upaya mendiskreditkan kelompok Islam tertentu. Yang rugi tentu bukan hanya BNPT tetapi juga secara keseluruhan program negara yang bisa saja jadi gagal menangani masalah terorisme yang sebenarnya," kata Ustaz Jeje dalam pernyataan tertulis yang diterima Langit7.id, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Salah Ucap, Pelajar Muslim di Inggris Ini Dimasukkan Program Anti-Ekstremis

PP Persis menekankan, penyebutan sebuah lembaga pesantren berafiliasi dengan teroris harus benar-benar terverifikasi baik data dan kriterianya. Apa yang dimaksud berafiliasi dan tindakan teror apa saja yang telah, akan, atau mungkin terjadi.

"Jangan sampai dipahami bias," imbuh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Ustaz Jeje menilai, penetapan suatu lembaga pendidikan berafiliasi pada teroris memiliki konsekuensi sangat besar dan berat yang ditanggung oleh lembaga atau pondok pesantren yang diduga terafiliasi organisasi teroris. Ia menambahkan, sangat layak bagi pesantren tertuduh melayangkan gugatan.

Baca Juga: JATMI Dukung Pemerintah dalam upaya Memperkuat Deradikalisasi

"Sebab itu saya kira layak jika mereka yang tidak merasa dan tidak menerima tuduhan itu untuk memproses secara hukum sebab nama baik mereka telah tercemar. Sehingga bisa terbukti di pengadilan benar tidaknya lembaga pondok itu dianggap berafiliasi kepada teroris," ujar Ustaz Jeje.

Ustaz Jeje berpendapat, menyatakan lembaga pendidikan berafiliasi kepada kelompok teroris tak semudah membalikkan telapak tangan, harus ada pembuktian hukum yang menguatkan. Adapun jika hanya karena ada satu dua pengajar atau alumninya yang terbukti gabung dengan kelompok teroris, hal itu tidak bisa jadi dasar tuduhan pesantren tersebut berafiliasi kepada teroris.

"Apakah jika ada banyak alumni sebuah lembaga perguruan tinggi yang menjadi aktivis pro komunisme lantas lembaga perguruan tinggi tersebut berhak didaftar sebagai lembaga pendidikan terafiliasi kelompok komunis yang diharamkan di wilayah hukum Indonesia? Atau karena dosen atau alumni suatu lembaga kampus banyak yang korupsi lantas lembaga pendidikan itu dicap sebagai kampus pendidikan koruptor? Tentunya tidak seperti itu," ujar dia.

Baca Juga: Boy Rafli Amar Diangkat jadi Ketua Dewan Pembina PSS Sleman