Demokrat DKI Jakarta Tolak Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM diyakini hanya akan membuat rakyat semakin sengsara di tengah ekonomi nasional yang belum pulih.

Mujiyono menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan yang pro rakyat. Dia pun mendesak pemerintah menghentikan pembahasan terkait pengurangan subsidi BBM untuk masyarakat.

Baca Juga: DPD Ungkap BBM Subsidi Akan Naik Dalam Waktu Dekat

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Mujiyono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (26/8/2022).

Mujiyono membeberkan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dikonsumsi secara luas oleh masyarakat kecil seperti pengemudi ojek online, nelayan, transportasi umum dan lainnya. "Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah," ucapnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, lanjut Mujiyono, angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen. Selain itu, kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex juga memicu inflasi.

Baca Juga: Menkeu Sebut BBM Subsidi Bisa Habis Sebelum Akhir Tahun

"Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN)," ujar Mujiyono.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah perlu menaikkan harga BBM dan juga pembatasan kuota pembelian pertalite dan solar. Jika tidak, maka anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini bisa membengkak menjadi Rp198 triliun.

"Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun nggak akan cukup," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Baca Juga:

Tak Sejalan dengan PDIP, Rieke Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi dengan Catatan

Pengamat Ekonomi: Kenaikan Harga BBM Bakal Menyulut Inflasi

Presiden Jokowi Akan Hati-hati Putuskan Skema Harga Pertalite