Jokowi Tegaskan Indonesia Dua Tahun Lagi Tak Impor Aspal

LANGIT7.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan menyetop impor aspal. Kebijakan ini dilakukan mengingat adanya potensi aspal yang sangat besar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

"Tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tidak ada impor aspal," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen, Buton, dikutip Rabu (28/9/2022).

Baca Juga: Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Kesultanan Buton, Ini Maknanya

Menurut Jokowi, potensi aspal di Kabupaten Buton sangat besar namun kegiatan produksinya tidak berjalan. Melihat hal tersebut, Jokowi meminta jajarannya agar pengolahan aspal harus dikerjakan oleh Kabupaten Buton melalui berbagai skema kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

"Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silakan, BUMN silakan, swasta silakan, join dengan asing juga silakan. Tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton," ujar Jokowi.

Presiden mengungkapkan bahwasanya Indonesia selama ini mengimpor aspal dengan jumlah mencapai 5 juta ton per tahun. Sementara Kabupaten Buton memiliki potensi aspal hingga mencapai 662 juta ton.

Baca Juga: Curhat Rahmat ke Jokowi: Ingin Gadai Ijazah untuk Modal Usaha

"Ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali. Kalau setahun impor 5 juta (ton), itu kita kira-kira masih 120 tahun ini bisa kita olah aspal yang ada di sini," lanjutnya.

Atas hal tersebut, Presiden berharap agar potensi yang besar tersebut dapat segera direalisasikan. Sehingga masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dan wilayah Buton dapat hidup kembali sebagai industri penghasil aspal.

"Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan semuanya ada di sini. Sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal, bukan tambang," tuturnya.

Baca Juga:

Akhir Tahun Selesai, Jokowi: Penyaluran BLT Mencapai 95,9 Persen

Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Pakistan

Terkait Kasus Suap Hakim Agung, Jokowi Serukan Reformasi Hukum