LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Dr Al A’raf, mengatakan, umat manusia di muka bumi harus siap menghadapi ancaman keamanan dalam bentuk Keruntuhan Ekologi atau kerusakan
lingkungan.
“Contoh dari kemungkinan kerusakan ekologi telah kita lihat di Kalimantan pada proyek gagal
Food Estate Kementerian Pertahanan,” kata Al A’raf dalam Diskusi Publik Paramadina
Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan CIDE bertajuk Evaluasi 2022 dan Proyeksi 2023 : Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi HAM: Politik dan Keamanan pada Kamis (15/12/2022).
Menurut Al A’raf, kegagalan
food estate Kalimantan memiliki pesan penting yang harus diperhatikan setiap manusia. Manusia tidak boleh mencoba melakukan upaya-upaya yang bukan menjadi domain pekerjaan kita.
Baca Juga: KH Ma’ruf Amin: Perubahan Iklim Akibat Ulah Manusia, Umat Islam Wajib Mengatasinya
“Kemenhan jelas tidak memiliki
domain dalam urusan Ketahanan Pangan. Hal itu adalah domain Kementerian Pertanian. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan hidup,” ujar Al A’raf.
Ancaman lain juga muncul dari masalah-masalah HAM yang terjadi di dunia internasional. Setelah era perang dingin usai, isu HAM menjadi isu utama yang menguat dan mendapat tempat dalam studi politik dan isu internasional.
“Tapi kemudian menjadi masalah Karena banyak negara dunia ke 3 yang melakukan represi dan kekerasan melawan kemanusiaan. Seperti yang terjadi di Bosnia, Myanmar, Aceh dan Papua,” ungkap Al A’raf.
Baca Juga: Waketum Persis: Menjaga Lingkungan Inti Ajaran Islam
Masalah HAM menjadi satu diskursus penting. Namun meski menjadi isu penting, kebijakan luar negeri adalah refleksi cermin politik dalam negeri suatu negara. Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebijakan HAM di dalam negeri bisa percaya diri untuk melakukan politik luar negeri terkait HAM internasional.
Namun sayang, kata Al A’raf, Indonesia tidak termasuk ke dalam negara yang memiliki kepercayaan tinggi. Indonesia dinilai gagal dalam pendekatan substansial untuk menyelesaikan masalah Papua.
Baca Juga: Meneladani Rasulullah, Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup
Sejak 32 tahun di era orba sampai sekarang, pendekatan yang dilakukan untuk masalah Papua selalu pendekatan keamanan, yang terbukti tidak efektif untuk pola penyelesaian. Korban-korban tetap berjatuhan dari semua kalangan, rakyat biasa, TNI-Polri dan pendatang.
Diusulkan untuk Papua dilakukan pendekatan dialogis seperti penyelesaian dialog yang dilakukan terhadap Aceh, Ambon dan Poso. Semuanya berhasil dengan pendekatan dialogis.
“Papua jangan dipandang enteng akan berhasil dengan pendekatan dana Otsus dan infrastruktur, selama proses dialog dan penghargaan terhadap mereka-mereka yang tersakiti perasaannya akibat pendekatan keamanan 32 tahun orba sampai sekarang,” tutur Al A’raf.
(jqf)