LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menegaskan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua sayap Islam yang saling melengkapi. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia pun harmonis sampai saat ini.
Menurut Gus Yahya, hubungan harmonis Muhammadiyah dan NU harus melahirkan gerakan konkret dalam bentuk kerjasama. Keberadaan dua organisasi ini saling mengisi satu sama lain.
"Secara terus terang kami menyampaikan ke Pak Haedar kami butuh, banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan real dari ogrnanisasi," ujar Gus Yahya di sela perjamuan kepada PP Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Baca juga:
4 Poin Hasil Pertemuan PP Muhammadiyah dan PBNUGus Yahya mengatakan, NU belajar dari Muhammadiyah tentang pengelolaan lembaga pelayanan, penataan organisasi dan lain sebagainya. Dia menambahkan, NU akan melakukan tindak lanjut dari pertemuan ini.
“Karena kalau soal komunikasi langsung sudah biasa sejak dahulu, bagaimana kita bersama-sama mencari dan membangun strategi menciptakan momentum-momentum sedemikian rupa,” ujar Gus Yahya.
Kebersamaan tersebut diharapkan memperbaiki semangat masyarakat dalam menyambut berbagai isu keumatan, kebangsaan dan universal. Lebih-lebih masalah kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2024.
“Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik, karena di dalam politik ini perlu kepemimpinan moral,” tutur Gus Yahya.
Pada kesempatan yang salam, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan, pengurus PBNU dan PP Muhammadiyah sudah lama menjalin komunikasi, baik secara formal maupun non-formal. Maka, sudah saatnya mengembangkan kerja bersama dalam konteks keumatan, kebangsaan dan secara universal.
Haedar menyebutkan, terdapat tiga agenda pengembangan kerja bersama antara Muhammadiyah dengan NU dalam waktu dekat. Di antaranya:
Pertama, pengembangan kerja bersama antara Muhammadiyah dengan NU dalam konteks kepemimpinan moral, lebih-lebih menyongsong Pemilu 2024. Muhammadiyah dan NU mendorong terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Dua ormasi Islam itu juga berharap ada visi dan arah moral serta visi kebangsaan yang kokoh para calon.
Baca juga:
Begini Cara Menang War Tiket Konser dan Big Match“Sehingga kontestasi itu tidak sekedar politik kekuasaan semata-mata. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa yang diwujudkan berangkat dari pondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa,” tutur Haedar.
Maka itu, Kepemimpinan Moral sebagai istilah yang disepakati. Ini agar supaya bisa mengarahkan kontestasi, sehingga siapapun nanti yang terpilih sudah mengetahui baik maupun buruk, benar atau salah, serta benar dan salah dalam berpolitik. Dengan demikian, diharapkan Pemilu dan hasilnya tidak transaksional.
Menurut Haedar, Muhammadiyah dengan NU sebagai organisasi non-politik praktis memiliki panggilan moral untuk hadir dengan tanpa merasa paling benar sendiri. Terkait itu, kedua organisasi masyarakat berbasis agama ini bisa menjadi wasit moral dalam kontestasi politik di negeri ini.
Kedua, mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan. Di samping politik yang adil dan lain sebagainya, ekonomi berkeadilan sebagai usaha untuk membebaskan, memberdayakan dan memajukan, sekaligus menyejahterakan umat.
“Itu juga harus menjadi concern juga dalam kontestasi politik ke depan. Agar tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan, tapi yang paling penting ini Indonesia dengan rakyatnya yang 250 juta itu mau diapakan, agar lebih sejahtera. Karena saya pikir elitnya sudah lebih sejahtera,” kata Haedar.
Haedar menekankan, supaya kesejahteraan tidak hanya berada pada lingkaran elit, tetapi juga harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi fokus untuk segera direalisasikan.
Ketiga, Muhammadiyah dengan NU sebagai gerakan keagamaan akan terus berkomitmen memandu umat agar menjadi cerdas, damai, bersatu dalam keragaman dan semakin maju kehidupannya. Muhammadiyah dan NU berada di garis terdepan dalam usaha memandu umat.
(ori)