Dugaan Kebocoran Data eHAC, BSSN: Baru Rentan, Belum Bocor

LANGIT7.ID, Jakarta - Aplikasi milik pemerintah yang digunakan untuk melacak kesehatan seseorang yang sedang dalam perjalanan yakni Electronic Health Alert Card (eHAC) diduga mengalami kebocoran dan disebut berimbas pada 1,3 juta penggunanya.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan mengatakan data masyarakat yang ada di dalam sistem Electronic Health Alert Card (eHAC) masih tersimpan dengan baik.

"Apa yang kita alami ini bukan terkait kebocoran data, ini adalah bagian dari proses, kalau di keamanan siber kita kenal sebagai threat information sharing," kata Anton dilansir dari Antara, Rabu (1/9/2021).

Dia menjelaskan hal itu adalah pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang punya izin terhadap keamanan siber. Pihaknya mendapatkan informasi kerentanan dari VPN Mentor yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti.

"Data-data yang ada masih tetap tersimpan baik, informasi ini bagian dari mitigasi resiko untuk melakukan langkah pencegahan," ujar dia.

Kendati begitu, Anton mengkonfirmasi bahwa ditemukan celah dalam sistem di mana muncul potensi kebocoran data, namun celah itu telah ditutup dan hingga saat ini Kementerian Kesehatan menyatakan belum ditemukan indikasi ke arah kebocoran data.

Anton menjelaskan, secara teknis kerentanan yang ditemukan disebut sebagai sensitive data exposure. Kerentanan menyasar kepada port tertentu yang diibaratkan seperti pintu dalam sistem elektronik.

"Sistem elektronik bekerja pakai port, seperti pintu rumah, untuk bertransaksi data," katanya.

Port tersebut yang memiliki kerentanan. Seharusnya, data dalam port tidak bisa dimasuki pihak yang tidak berwenang. Anton mengatakan perbaikan sudah dilakukan agar port ditutup dan aksesnya terkendali.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (1/9/2021).

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM. "Bagaimana kemananan data di aplikasi pedulilindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindungi," katanya.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tambahnya.

Menurut Netty, kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.
"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," ungkapnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaflah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.

Selain itu, kata Netty, aparat keamanan perlu dilibatkan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum.