Kolom Ekonomi Syariah: Pangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Prof.Dr.Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Pangan mendapat banyak perhatian dalam agama. Dari masalah halal dan haram yang terdapat hampir di semua agama, juga menjadi landasan misalnya dalam perhitungan zakat, khususnya makanan pokok dan daging dari usaha peternakan menjadi ukuran utama zakat, di samping harta tersier yang dilambangkan dengan emas.

Karena pentingnya pangan dalam kehidupan masyarakat, maka jaminan pangan menjadi ukuran keimanan baik individual maupun sebuah bangsa. Tahukah kamu orang (bangsa) yang menolak agama, mereka adalah yang tidak melaksanakan jaminan pangan bagi si miskin (Q.S. Al Maaun). Setelah sukses jaminan kesehatan maka jaminan pangan perlu dilaksakan. Presiden Prabowo sering manyampaikan adanya manula yang masih bekerja keras demi sesuap nasi.

Baca juga: KOLOM EKONOMI SYARIAH: Utlubul Ilma Walau Bi Tsin

Dengan demikian masalah pangan terkait agama atau syariah bisa dikaitkan setidaknya 3 hal:

1. Halal yang berimplikasi kemandirian pangan karena terkait dengan doa dalam penyembelihan.
2. Masalah thoyyiiban terkait dengan kualitas pangan, nutrisi, dan efek negatif.
3. Maslalah akses, terutama akses orang miskin, permasalahan ketiga ini jarang dibahas para ahli maka dari itu perlu diwacanakan.

Ternyata di era modern sekarang, walaupun kekayaan dunia dari sisi GDP sudah sangat tinggi, masalah akses pangan masih menjadi bagian masalah utama di dunia. Di Indonesia, Empat puluh persen rakyat terbawah bahkan nampak ditambah 20 persen memengah bawah (low middle) masih menghadapi masalah akses pangan, atau mendapat masalah jika harga pangan meningkat.

Baca juga:KOLOM EKONOMI SYARIAH: Apakah Ekonomi Dunia Islam Real Atau Mitos?

Swasembada pangan menjadi program penting pemerintah karena impor pangan sering merugikan jutaan petani, atau dana subsidi impor sebaiknya dinikmati petani. Halal khususnya dalam ketersediaan daging juga terkait atau bisa dikaitkan dengan swasembada.

Makan siang bagi anak sekolah yang merupakan program utama pemerintah sejalan dengan syariah. Akan tetapi dalam kasus makan siang di sekolah ini pemerintah membuat badan khusus dan akan menciptakan dapur dapur umum yang memerlukan organisasi besar dan tentu saja akan menghebohkan pasar, karena dapur dapur umum itu akan memborong ketersediaan bahan.

Baca juga: KOLOM EKONOMI SYARIAH: Nilai Islam dan Panggilan Kewirausahaan

Pada saat yang sama puluhan vendor warung di setiap sekolah dan menjadi sejuta vendor warung sekolah di seluruh negara akan mengalami kesulitan. Terjadi pendesakan (crowding out) ketika pemerintah masuk pada suatu area maka masyarakat yang berusaha pada area itu akan terdesak. Daripada mendesak warung warung kecil yang menjadi kehidupan mereka, makan siang di sekolah ada baiknya berupa voucher belanja yang hanya berlaku untuk makanan dengan kualitas tertentu. Hal ini juga sejalan dengan dorongan agama dalam dua hal; pemberian makan bagi rakyat, dan kedua memberi jalan hidup bagi si “miskin” yang bergantung pada berjualan makanan. Organisasi akan menjadi sederhana dan memangkas mata rantai, dan efektifitas akan meningkat. Dalam suatu riset yang dilakukan oleh MIT (2023) efektifasnya meningkat setidaknya 20 persen.

Mengenai akses pangan dalam ekonomi Islam ini perlu dibahas lebih lanjut dalam berbagai kajian, dan juga skripsi, tesis, dan disertasi. Pemikiran perlu diperluas dari masalah halal dan haram, menjadi ketersediaan dan jaminan pangan bagi seluruh rakyat. Hal ini sangat penting untuk membuka wawasan bahwa agama Islam membahas masalah pokok yang bahkan tidak terselesaikan pada era modern di mana kekayaan dunia meningkat tinggi.

Baca juga: KOLOM EKONOMI SYARIAH: Agama Islam Dorong Ummatnya Bekerja, Melarang Menganggur

Di belahan lain pangan sudah berlebih sudah mencapai tahap mubadzir yaitu keadaan over asupan yang ditandai dengan berkembangnya penyakit karena over asupan, baik gula atau karbo dan lemak. Efek dari over asupan juga menjadi masalah tersendiri terutama dengan kesehatan umum. Kembali ke makan siang di sekolah anak anak yang over asupan atau yang sudah tercukupi sebaiknya tidak memeroleh voucher atau dididik vouchernya diberikan kepada si miskin, pendidikan moral yang sangat penting ditanamkan kepada anak anak. (Ketua Litbangdikti PP Muhammadiyah)