Israel Gunakan Dana Pajak Palestina Senilai Rp8,7 Triliun untuk Lunasi Utang Listrik

LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk menggunakan dana pajak milik Palestina dalam melunasi utang listrik. Dana sebesar 2 miliar shekel atau sekitar Rp 8,7 triliun ini seharusnya menjadi hak Otoritas Palestina (PA), namun akan dialihkan ke perusahaan listrik Israel Electric Co (IEC).

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menjelaskan bahwa selama ini Israel memang ditugaskan mengumpulkan pajak barang yang melewati wilayahnya menuju Tepi Barat. Sesuai kesepakatan lama, hasil pajak ini seharusnya diserahkan ke pemerintah Palestina di Ramallah.

Namun sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza, pemerintah Israel memutuskan menahan dana pajak yang seharusnya digunakan untuk biaya pengelolaan Gaza.

Dana pajak yang ditahan tersebut saat ini disimpan di Norwegia. Dalam rapat kabinet hari Minggu, Smotrich menegaskan dana tersebut akan dialihkan untuk membayar utang Palestina ke IEC yang mencapai 1,9 miliar shekel.

"Keputusan ini kami ambil setelah melihat beberapa tindakan anti-Israel, termasuk sikap Norwegia yang secara sepihak mengakui Palestina sebagai negara," jelas Smotrich dalam rapat kabinet.

"Utang Otoritas Palestina ke IEC telah menyebabkan tingginya pinjaman dan bunga, serta merusak kredibilitas IEC. Semua beban ini akhirnya ditanggung oleh rakyat Israel," tambahnya.

Smotrich yang dikenal berhaluan ultranasionalis memang menentang pengiriman dana ke Otoritas Palestina, yang biasanya menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji pegawai pemerintah. Dia menuduh Otoritas Palestina terlibat mendukung serangan 7 Oktober yang dilakukan Hamas di Gaza. Saat ini, Otoritas Palestina hanya mampu membayar 50-60 persen gaji pegawainya.

Israel juga memangkas dana yang nilainya sama dengan total pembayaran yang mereka sebut 'dana martir'. Dana ini biasanya diberikan Otoritas Palestina kepada keluarga militan dan warga sipil yang tewas atau dipenjara oleh Israel.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Otoritas Palestina belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan Israel tersebut.