Pemerintah Tetapkan Hari Kebudayaan 17 Oktober, Dosen Unair Soroti Proses dan Partisipasi Publik

LANGIT7.ID-, Surabaya- - Pemerintah resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025. Kebijakan tersebut sekaligus menandai bentuk pengakuan negara terhadap peran strategis kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penetapan ini mendapat tanggapan dari Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) Puji Karyanto SS MHum. Dia mengatakan, penetapan Hari Kebudayaan merupakan langkah penting yang sudah lama diusulkan para pelaku budaya.

Kehadiran hari tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan bangsa. “Sebagai bagian dari masyarakat kebudayaan di Indonesia, tentu, kami para akademisi yang bergerak dalam bidang kebudayaan menganggap penting adanya hari kebudayaan karena bagaimanapun kebudayaan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan yang harus diperhatikan untuk kemajuan bangsa ini kedepannya,” ujarnya.

Baca juga:Kementerian Kebudayaan Raih WTP, Fadli Zon Janji Genjot Indeks Kebudayaan 2025

Polemik Penetapan Tanggal
Namun, persoalan tidak berhenti pada pengakuan pentingnya kebudayaan. Menurut Puji, yang lebih krusial adalah bagaimana hari tersebut ditetapkan, dan apakah benar-benar mencerminkan konsensus nasional.

Sebelumnya, telah terdapat beberapa usulan terkait tanggal diperingati Hari Kebudayaan, yang masing-masing membawa narasi sejarah hingga akhirnya ditetapkan pada 17 Oktober bertepatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

“Di situlah letak persoalannya. Hari kebudayaan itu penting karena bangsa yang maju adalah bangsa yang jelas strategi kebudayaannya. Oleh karena itu, harus ada blue print. Dibutuhkan kajian akademik yang mendalam, tuntas, dan membutuhkan partisipasi publik sehingga penetapan hari kebudayaan menjadi konsensus nasional yang tidak menimbulkan polemik lagi,” jelasnya.

Perlunya Partisipasi Publik
Penetapan tanggal juga disebut berasal dari usulan sejumlah seniman dan maestro budaya dari Yogyakarta. Meski begitu, menurut Puji, partisipasi publik yang disebut itu tetap perlu dibuktikan dan didokumentasikan secara terbuka.

“Kalau itu sudah dilakukan artinya, ya, sudah benar jalannya, termasuk tentu saja dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini DPR komisi X yang menaungi bidang itu, mitra menteri kebudayaan, kan juga harus dilibatkan,” ucap Puji.

Sikap publik yang skeptis terhadap pemilihan tanggal, menurutnya, wajar. Beberapa di antaranya menyayangkan bahkan menilai adanya muatan politis. Terkait hal ini, Pakar Kesusastraan Indonesia Kontemporer itu menekankan pentingnya transparansi dan argumentasi yang solid dari pemerintah.

“Melihat ini, pertama, perlu dilihat goodwill-nya pemerintah untuk memajukan kebudayaan. Jadi mudah-mudahan penetapan hari kebudayaan itu adalah bagian dari yang tadinya goodwill menjadi good action. Kedua, polemik yang ada menjadi kewajiban dan tugas menteri Kebudayaan untuk memberikan penjelasan ke publik supaya tidak terjadi polemik tentang dasar mengapa yang dipilih kok tanggal yang kebetulan berbarengan dengan ultah presiden kita".

"Kapan waktunya, mestinya kan ada kertas-kertas kerja dan dokumentasi yang dapat dijelaskan. Sehingga nanti kalau terjadi pergantian rezim, tidak akan direvisi. Yang mempertanyakan juga tidak salah karena mungkin yang lain tidak mendengar, saya sendiri juga tidak mendengar sebelumnya bahwa akan ada keputusan ini," terangnya.

Membangun Kebudayaan Nasional
Di tengah ketegangan polemik, Puji berharap penetapan Hari Kebudayaan tidak sekadar agenda seremonial tahunan. Ia mendorong agar peringatan ini menjadi momentum untuk menjalankan seluruh amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 dan berbagai regulasi lain yang sudah disahkan sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa proses menjadi Indonesia adalah proses panjang yang masih terus berlangsung. Dengan latar belakang budaya lokal, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kebudayaan nasional yang inklusif, termasuk melalui kebijakan yang mendukung diplomasi budaya, ekonomi kreatif, kuliner, hingga industri film.

“Hari kebudayaan hanyalah salah satu tools untuk aware terhadap kebudayaan sendiri. Kebudayaan merupakan istilah yang sangat luas. Di era digital ini strategi untuk pemajuan dan pengembangan kebudayaan bisa menggunakan beragam cara. Mari kita gali budaya kita sendiri untuk tidak hanya menerima, tapi juga menyebar ke forum-forum internasional,” pungkasnya.