Kolom Ekonomi Syariah: Kenapa Kelesuan Ekonomi Rakyat Tidak Terbaca?

LANGIT7.ID-Di media sosial gencar beredar keluhan usaha kecil rakyat bawah yang merupakan mayoritas usaha ekonomi kita, mengeluh dikenakan banyak pajak.

Sebenarnya yang benar benar naik adalah PPN dari 11 ke 12 persen bagi UMKM menengah dengan omzet minimal 4,5 milyar setahun, pajak kendaraan yang kini mencapai 9 ragam pajak, pajak atau cukai minuman berpemanis, dan wajib asuransi kendaraan kepada pihak ke tiga. Di daerah warung warung kecil atau yang mulai merangkak naik terkena retribusi hotel dan restoran sekitar 10 persen. Padahal penjualan menurun karena penurunan daya beli kelompok menengah dan juga bawah.

Di sampinmg kenaikan pajak, faktor lainya adalah kenaikan target anggaran pemerintah baik pusat dan daerah yang kemudian menjelma menjadi target para petugas pajak. Mereka bekerja lebih keras dengan menagih atau mengintensifkan penagihan kepada berbagai usaha rakyat banyak, UMKM.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Wakaf, Pesantren, Dan Swastanisasi Penjara

Sementara kesempatan kesempatan yang mestinya bisa dinikmati UMKM, akses tidak diberikan kepada mereka. Misalnya program MBG makan berigizi gratis, tetap tidak bisa menjangkau warung warung yang ada yang sekarang sangat sepi. Karena MBG dipecahkan dengan pendirian dapur baru. Jika ada restoran beralih ke MBG juga restoran besar karena dituntut 3500 porsi sehari. Sistem voucher yang bisa ditukar ke warung warung sebelah sekolah yang tentu saja perlu diverifikasi dan diedukasi “kesehatan”nya dengan memberi stiker tempat penukaran MBG. Anak anak akan senang karena boleh memilih yang mereka suka yang sudah disehatkan oleh aparat MBG dan usaha usaha mikro benar benar kecipratan pesta ratusan triliun program pemerintah. Janganlah mereka hanya dijadikan penonton pesta rakyat ini. Dengan cara yang cerdas dan “baik hati” ini maka 370 triliun dijamin akan terserap dan jika terjadi keracunan akan dilokalisir pada satu warung kecil saja.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pasang Surut Bank Bank Menengah


Gaji Wakil Rakyat Naik

Tepatnya sebenarnya bukan gaji yang naik tetapi berbagai tunjangan atau kompensasi yang sebenarnya tujuannya adalah sama. Dengan 100 juta per bulan sebenarnya gaji atau income wakil rakyat sebenarnya masih wajar, akan tetapi suasana ekonomi bawah sedang sulit dan membuat wacana itu tidak tepat. UMKM yang merupakan mayoritas kegiatan ekonomi rakyat sedang melempem bahkan sunyi pembeli. Hampir 90 persen lebih berpola menjalankan protokol bertahan. Survival untuk mempertahankan usaha yang bagi kalangan bawah menyatu dengan survival untuk mempertahankan hidup diri dan keluarga.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi

Kontroversi tidak tertangkap atau terbaca antara ekonomi bawah yang memang terjadi kesulitan, bahkan di bawah level saat covid19 dan mereka tidak terperhatikan dengan berbagai kesempatan yang ada dalam contoh pesta MBG ratusan triliun, dan ekonomi atas atau sektor baru yang mungkin tumbuh baik - terbukti dengan pertambahan produksi nasional 5,12 persen menurut versi BPS. Para wakil rakyat bagimanapun berada dalam pergaulan dengan pelaku ekonomi atas yang dalam kasta ini menuntut penghasilannya perlu ditingkatkan. Akar masalahnya adalah tidak tertangkapnya fenomena kelesuan ekonomi bawah oleh trias pimpinan nasional. Kenapa kelesuan ekonomi bawah tidak terbaca ? Perlu literasi atau kecerdasan membaca fenomena ini dan yang lebih penting lagi perlu literasi akan pentingnya kebaikan hati.(Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah)