Ukhuwah: Persaudaraan yang Menumbangkan Tembok Sosial

LANGIT7.ID-Di Madinah empat belas abad lalu, sebuah revolusi sosial pernah meletus tanpa pedang dan darah. Rasulullah ﷺ menyebutnya dengan satu kata yang sederhana tapi subversif: ukhuwah — persaudaraan. Dalam konsep itu, tidak ada kasta, tidak ada garis keturunan yang membuat satu manusia lebih tinggi dari lainnya.

Dalam Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an dan Sunnah (Malaamihu Al-Mujtama’ Al-Muslim Alladzi Nasyuduh, Syaikh Yusuf al-Qaradawi, 1997), ulama besar asal Mesir itu menulis:

“Ukhuwah dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat. Tidak boleh harta, kedudukan, nasab, atau status sosial menjadi penyebab sombongnya sebagian manusia atas sebagian yang lain.”

Jika membaca hadis-hadis Nabi, semangat persaudaraan itu bukan romantisme spiritual. Ia konkret, sosial, bahkan politis. Rasulullah bersabda:

“Sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu; kamu mendoakan mereka dan mereka pun mendoakanmu. Dan seburuk-buruk pemimpinmu adalah yang kamu benci dan mereka pun membencimu.” (HR Muslim).

Pesan itu terasa sederhana, namun di situ terkandung relasi egaliter antara rakyat dan pemimpin. Seorang hakim, kata Qardhawi, adalah saudara rakyat — bukan penguasa atasnya. Persaudaraan ini menegaskan bahwa Islam menolak hirarki sosial yang menindas.

Bahkan dalam urusan majikan dan pekerja, Nabi memerintahkan kesetaraan moral:

“Saudara-saudaramu yang menjadi pembantumu, Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka berilah makan sebagaimana engkau makan, dan pakaian sebagaimana engkau berpakaian…” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks modern, etika itu menembus batas ruang kerja, korporasi, hingga birokrasi. Ia menjadi dasar relasi manusia yang bebas dari dominasi kasta—baik ekonomi maupun politik.

Melampaui Cacat Sistem Kelas

Ukhuwah bukan hanya soal hubungan antarindividu, tapi juga sistem sosial. Qardhawi menulis bahwa dalam Islam, memang ada orang kaya dan miskin, ulama dan awam, tetapi mereka tidak membentuk golongan tetap. “Kekayaan bisa berpindah tangan, keilmuan bisa dicapai siapa saja. Tidak ada hak istimewa yang diwariskan.”

Pandangan itu menabrak struktur sosial di banyak peradaban lain. Barat abad pertengahan mengenal feodalisme: bangsawan dan rohaniawan menjadi kelas pengendali nilai dan hukum. Di India, sistem kasta mengekalkan garis keturunan sosial secara turun-temurun. Dalam masyarakat Islam, konsep itu ditolak.

Sosiolog kontemporer, Khaled Abou El Fadl, dalam The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (2005) menegaskan, “Islam sejak awal adalah peradaban tanpa aristokrasi agama.” Ulama bukan kasta rohani, tetapi pelayan ilmu. Nabi sendiri diperintahkan:

“Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.” (Al-Ghasyiyah: 21–22).

Dengan demikian, teologi Islam menempatkan otoritas moral tanpa privilese struktural. Tidak ada “kasta pendeta” atau “kaum Brahmana” dalam Islam; setiap orang berhak menjadi ahli ilmu, asal menempuh jalan pengetahuan.

Ukhuwah dan Ketegangan Zaman

Namun, sebagaimana banyak gagasan luhur, ukhuwah kini sering retak dalam praktik. Ketimpangan sosial melebar, elit politik terpisah dari rakyat, dan keulamaan kadang bertransformasi menjadi otoritas eksklusif. Dalam konteks Indonesia, fenomena “kelas sosial religius” muncul lewat simbol-simbol kesalehan yang disematkan pada status ekonomi.

Padahal, Islam mengajarkan bahwa derajat manusia bukan diukur dari jabatan atau gelar, melainkan dari taqwa—kesadaran moral di hadapan Tuhan (QS Al-Hujurat: 13).

Cendekiawan Muslim Indonesia, Quraish Shihab, dalam Wawasan Al-Qur’an (1996) menulis:

“Ukhuwah Islamiyah bukanlah sekadar persaudaraan sesama Muslim, tetapi mencakup semua manusia, karena mereka sama-sama ciptaan Allah. Yang membedakan hanyalah kualitas takwa dan amalnya.”

Dalam tafsirnya, ukhuwah bahkan menjadi fondasi keadilan sosial. Ia mendorong masyarakat tanpa sekat yang tetap menghormati perbedaan, tapi menolak ketimpangan yang terinstitusionalisasi.

Mengembalikan Ruh Persaudaraan

Pertanyaannya: bagaimana ukhuwah bisa hidup di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh ideologi dan kelas ekonomi?

Jawaban Qardhawi tegas: mulai dari kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah amanah, bukan keistimewaan. “Jika Allah berkehendak,” tulisnya, “maka yang berkuasa bisa saja menjadi yang dikuasai.”

Di sinilah Islam menanamkan mekanisme moral yang mencegah arogansi sosial. Dalam sistem yang berkeadilan, setiap orang adalah ikhwan — saudara yang sama di hadapan Allah dan hukum.

Akhir kata, ukhuwah, sebagaimana dibayangkan oleh Nabi dan diuraikan oleh para ulama, bukan jargon ukhuwah sempit yang berhenti di masjid. Ia adalah politik moral — struktur sosial yang adil, ekonomi yang saling menopang, dan kepemimpinan yang mencintai rakyatnya.

Ketika harta, jabatan, dan garis keturunan kembali dijadikan ukuran kemuliaan, sesungguhnya kita sedang mundur jauh dari Madinah abad ke-7 — tempat ukhuwah pertama kali lahir sebagai revolusi tanpa kasta.