Islam Nusantara: Kampus Pengetahuan dan Kolonialisme dari Surakarta ke Leiden

LANGIT7.ID-Pada 1832, sebuah sekolah kecil berdiri di Surakarta. Didirikan di bawah asuhan J.F.C. Gericke—seorang Jerman yang bekerja untuk Masyarakat Injil Belanda. Sekolah ini punya misi besar: melatih calon pejabat kolonial agar menguasai bahasa Melayu dan Jawa. Tapi di balik tujuan akademik itu, tersembunyi agenda yang lebih dalam: menguasai masyarakat Hindia lewat bahasa dan pengetahuan.

Sejarawan Michael Laffan dalam Sejarah Islam di Nusantara (Freedom Institute, 2015) mencatat bagaimana proyek pendidikan kolonial ini berkembang menjadi sistem pengetahuan yang saling menjalin antara politik, agama, dan orientalisme. “Belanda di bawah Willem II,” tulisnya, “mengarahkan berbagai usaha untuk membekali para pejabat kolonial dengan pengetahuan bahasa Melayu dan Jawa.”

Para pemuda Belanda dikirim ke Hindia bukan lagi sekadar serdadu seperti masa VOC, tapi sebagai birokrat berpengetahuan. Salah satu pelopor generasi ini adalah P.P. Roorda van Eijsinga, perwira muda yang tiba di Jawa pada 1819 dan kemudian menyusun tata bahasa Melayu pertama di Batavia. Bersamanya, muncul nama-nama seperti Cornets de Groot dan Gericke, yang melihat bahasa pribumi bukan sekadar alat komunikasi, tapi kunci untuk memahami dan mengendalikan masyarakat jajahan.

Namun, ambisi itu sering berbenturan dengan kenyataan. Sekolah Surakarta—yang meniru model College of Fort William di Kalkuta—ditutup pada 1843 karena kekurangan dana dan minat. Sebagai gantinya, didirikan sekolah baru di Delft, Belanda, untuk mendidik para calon pejabat sebelum berangkat ke Hindia. Dari sinilah lahir generasi intelektual kolonial yang kelak disebut Laffan sebagai pembangun “rezim pengetahuan metropolitan.”

Delft bukan hanya kampus teknik kolonial, tapi juga laboratorium kebijakan. Di sana, hukum Islam dipelajari bukan untuk dipahami secara spiritual, melainkan untuk diatur. Albert Meursinge, salah satu pengajarnya, menyusun panduan hukum Islam dari manuskrip Gorontalo dan menamainya Mir’at al-Tullab (Cermin bagi Pelajar). Karya itu dimaksudkan agar pejabat Eropa “dapat menilai hukum pribumi dengan lebih efektif.”

Di Breda, Leiden, hingga Den Haag, muncul tokoh-tokoh yang melanjutkan proyek ini. Salomon Keijzer, misalnya, menerjemahkan teks-teks fikih ke dalam bahasa Jawa dan menulis Handboek voor het Mohammedaansch Regt (Buku Pegangan Hukum Islam). Ia berpendapat bahwa hukum Islam “murni” harus dipelajari lebih dulu, sebelum melihat “penyimpangan lokal” di Hindia.

Namun, dalam pandangan Laffan, di balik kerja akademik yang rapi itu tersembunyi kekhawatiran. Setelah Perang 1857 di India dan pembantaian Jeddah 1858, para sarjana kolonial mulai mencurigai Makkah sebagai sumber “fanatisme Islam.” Keijzer menulis bahwa Mekkah adalah “tanah suci yang memompa darah baru ke seluruh dunia Muslim.” Ia mendukung pengawasan ketat terhadap jamaah haji dan menggambarkan para ulama sebagai “klerus yang mengisi peti perang.”

Ironisnya, di saat yang sama, Keijzer justru memuji tokoh-tokoh reformis seperti Ibn ‘Abd al-Wahhab sebagai “pembaharu sejati yang membersihkan Islam dari kegelapan.” Ia bahkan bertanya-tanya apakah kaum Padri di Sumatra terinspirasi oleh gerakan Wahhabi—sebuah spekulasi yang terus berulang dalam tulisan-tulisan orientalis Belanda.

Laffan menunjukkan, pandangan semacam ini melahirkan ambiguitas: Islam dilihat sekaligus sebagai ancaman dan sumber pengetahuan. Para pejabat belajar fikih dan tasawuf bukan untuk memahami iman, melainkan untuk menilai dan mengatur perilaku rakyat Muslim. “Pengetahuan,” tulis Laffan, “menjadi bagian dari alat kekuasaan kolonial.”

Pendidikan kolonial kemudian melebar ke kota-kota lain. Pada 1851, berdirilah KITLV di Delft—lembaga riset yang menerbitkan jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Meskipun mengaku ilmiah, isi jurnal ini tak jauh berbeda dari propaganda kolonial yang memandang Islam sebagai objek studi dan Hindia sebagai laboratorium sosial.

Pada 1864, rezim liberal memindahkan KITLV ke Den Haag dan mendirikan Institut Negeri di Leiden. Dari sinilah lahir tradisi keilmuan yang menempatkan Islam Nusantara dalam bingkai orientalis. Para guru besar seperti P.J. Veth, Jan Pijnappel, dan Reinhardt Dozy menerbitkan karya-karya yang menggambarkan kaum Sufi sebagai “penipu bejat” dan kaum Wahhabi sebagai “pembaharu yang berprinsip.”

Laffan menulis, “Dalam kaitannya dengan Islam, terdapat sejenis konsensus metropolitan—dari akademi hingga sekolah pelatihan.” Artinya, meski berbeda kampus dan kota, mereka berbagi pandangan serupa: bahwa Islam di Nusantara harus dipahami dari kacamata kolonial.

Dari Batavia ke Leiden, dari pesantren ke ruang kuliah, pengetahuan tentang Islam dibentuk bukan oleh umatnya, tapi oleh mereka yang ingin menguasainya.

Kini, dua abad setelahnya, jejak itu masih terasa. Sebagian besar naskah, arsip, dan karya orientalis abad ke-19 itu tetap tersimpan di Leiden—menjadi saksi bagaimana kolonialisme menaklukkan bukan hanya tubuh, tapi juga makna.