MUI Desak Mandiri Pengelolaan Dana Abadi Pesantren di 2026

LANGIT7.ID-Jakarta; Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuntut langkah konkret pemerintah untuk memisahkan nomenklatur Dana Abadi Pesantren dari skema Dana Abadi Pendidikan umum.

Ketua Komisi Pesantren MUI Pusat, Dr. KH. Basnang Said, MAg, bersama jajaran pimpinan lainnya, menekankan bahwa kemandirian pengelolaan dana sangat krusial agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan menghargai kekhasan (distingsi) lembaga pesantren.

Tiga Poin Strategis Transformasi Pesantren

Dalam dokumen refleksi tersebut, MUI memetakan tiga fokus utama untuk memperkuat posisi pesantren sebagai pilar bangsa:

• Otonomi Dana Abadi: Mendorong kepastian posisi dana agar tidak melebur dalam skema pendidikan umum demi efektivitas distribusi.
• Pemerataan Fasilitas: Menuntut kejelasan mekanisme tata kelola agar dukungan pendanaan menjangkau aspek SDM serta sarana prasarana hingga ke pelosok daerah.
• Sinkronisasi Regulasi: Mempercepat harmoni aturan antar-lembaga negara agar pesantren diakui sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek administrasi.

Implementasi UU Pesantren

Meski mengapresiasi perhatian pemerintah sejak terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019, MUI menilai eksekusinya masih belum maksimal. Dibutuhkan kehadiran negara yang lebih nyata melalui jaminan pendanaan yang berkelanjutan.

“Dalam semangat perbaikan berkelanjutan, Komisi Pesantren memandang perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkret dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” tulis Komisi Pesantren dalam pernyataan resminya, dilansir dari situs MUI, Selasa (31/12/2025).

Target Indonesia Emas 2045

MUI berkomitmen tetap menjadi mitra dialog bagi pemerintah guna memastikan pesantren tumbuh menjadi institusi yang berdaya. Sinergi ini dianggap vital dalam mencetak generasi berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Perumusan refleksi ini melibatkan tokoh kunci MUI Pusat, termasuk Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi (Ketua Bidang Pesantren), KH. Choirul Sholeh Rasyid (Wasekjen), serta Dr. Muhammad Iqbal (Sekretaris Komisi Pesantren).