Urgensi HIMBARA: Menagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Lewat UMKM

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Masalah pengangguran di Indonesia kini berada di titik yang mencemaskan. Per Agustus 2025, angka pengangguran menyentuh angka 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,85%. Ironisnya, sekitar 1 juta di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Fenomena pengangguran terdidik ini bukan sekadar angka statistik, melainkan bom waktu sosial, ekonomi, dan politik yang harus segera dicarikan solusinya.

Dahulu, janji kampanye Prabowo-Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja menjadi angin segar bagi rakyat. Namun, setelah lebih dari satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi isu krusial yang belum teratasi sepenuhnya. Jika janji tersebut tidak segera terealisasi, dampak buruk terhadap stabilitas nasional tidak bisa dihindari.

UMKM: Tulang Punggung yang Terabaikan

Kunci utama penyelesaian masalah ini sebenarnya ada di depan mata: UMKM. Sektor ini merupakan raksasa ekonomi Indonesia yang mencakup 99,99 persen dari total pelaku usaha. Yang lebih fantastis, UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar di negeri ini, yakni mencapai 97 persen.

Logikanya sederhana: jika pemerintah ingin menghapus pengangguran secara masif, maka memperkuat UMKM jauh lebih efektif dan dapat diandalkan ketimbang hanya bergantung pada usaha skala besar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hambatan besar yang masih menjegal langkah para pelaku usaha kecil ini, yaitu akses permodalan.

Rapor Merah Perbankan Plat Merah (HIMBARA)

Dunia perbankan nasional, khususnya bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam HIMBARA, tampak belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap UMKM. Saat ini, kucuran kredit dan pembiayaan untuk sektor UMKM masih berkutat di angka 20-30 persen dari total portofolio kredit mereka.

Angka yang kecil ini jelas berseberangan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat. Bagaimana mungkin target lapangan kerja tercapai jika mesin utama penggerak ekonomi rakyat tidak diberi "bahan bakar" modal yang cukup?

Revolusi Kredit: Target 80 Persen untuk Rakyat

Sudah saatnya Presiden Prabowo memberikan mandat khusus dan tegas kepada HIMBARA. Transformasi radikal harus dilakukan: di penghujung periode kepemimpinan nanti, porsi kredit dan pembiayaan HIMBARA untuk UMKM idealnya mencapai angka 80 persen.

Target ini memang ambisius dan menantang, namun bukan mustahil untuk diwujudkan jika ada kemauan politik yang kuat. Pemerintah tidak boleh ragu untuk merombak struktur pimpinan di lembaga keuangan negara. Jika ada jajaran komisaris maupun direksi bank BUMN yang tidak sejalan atau enggan mendukung visi kerakyatan ini, maka penggantian dengan putra-putri bangsa yang lebih progresif dan berpihak pada UMKM adalah langkah yang wajib diambil.

Memajukan UMKM bukan hanya soal urusan bisnis, tapi soal martabat bangsa dalam menyediakan lapangan kerja. Sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan dukungan finansial HIMBARA adalah harga mati untuk memastikan 19 juta lapangan kerja bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, serta Ketua PP Muhammadiyah)