LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza. Keputusan ini diambil seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Dalam keterangannya yang disampaikan kepada beberapa media di Bogor baru baru ini, Presiden Prabowo menyatakan bahwa semua pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sedang ditangguhkan. "Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda. Semua pembahasan terkait BoP sedang ditangguhkan karena meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah," ujar Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa penundaan ini bersifat sementara dan akan berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Meskipun pengiriman pasukan ditunda, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tidak berubah. Indonesia tetap bergabung dalam BoP untuk memperjuangkan solusi dua negara. "Jika kami berada di dalamnya, kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa misi pasukan perdamaian Indonesia di Gaza tidak akan terlibat dalam upaya melucuti senjata Hamas, dengan fokus utama pada perlindungan warga sipil dari serangan. "Kita tegas, tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun," tegas Prabowo dalam acara 'Presiden Prabowo Menjawab' di Kabupaten Bogor, Kamis (19/3/2026).
Sebelum pasukan dikirim, Indonesia mensyaratkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk tokoh Palestina, negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, UEA, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, serta persetujuan dari Hamas sebagai pihak yang menguasai wilayah Gaza. Indonesia sebelumnya telah menyiapkan hingga 8.000 personel TNI untuk misi perdamaian di Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini akan ditugaskan untuk misi non-tempur, kemanusiaan, medis, dan rekonstruksi.
Keputusan penundaan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, Siti Mutiah Setiawati, menyebut penundaan ini mengindikasikan Presiden Prabowo mendengar masukan dari masyarakat. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, menilai penundaan ini merupakan langkah tepat mengingat situasi keamanan di Timur Tengah yang belum kondusif. Anggota Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, juga menilai penundaan ini langkah tepat dan menekankan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza seharusnya memiliki legitimasi yang jelas, terutama dari PBB. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan bahwa penundaan ini tidak melemahkan komitmen Indonesia terhadap Palestina, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo telah mengajukan diri sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat-Israel versus Iran. Ia mengajak semua pihak yang berkonflik untuk bersedia berdialog mengakhiri perang. "Saran saya selalu mencari opsi damai," ucap Prabowo.(*/saf)
(lam)