Tafsir Surah An-Nisa Ayat 58-59: Kewajiban Distribusi Jabatan Berdasarkan Kompetensi

LANGIT7.ID-Ruang kerja seorang kepala daerah atau meja rapat komisi negara sering kali menjadi saksi bagaimana sebuah jabatan publik diperebutkan dan didistribusikan. Di era modern, kekuasaan kerap dipandang sebagai piala rampasan perang politik yang sah dibagikan kepada tim sukses atau kolega dekat sebagai balas jasa.

Padahal, dalam kacamata hukum tata negara Islam, setiap otoritas yang melekat pada seorang pejabat adalah barang titipan yang menuntut pertanggungjawaban mutlak. Ketika penempatan figur tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan transaksi akomodatif, maka kehancuran institusi tinggal menunggu waktu.

Krisis pengelolaan kekuasaan ini sebenarnya telah diantisipasi secara rigid melalui konstitusi moral Al-Quran.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri dalam kitab Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami atau Ringkasan Fiqih Islam (IslamHouse.com, 2012) mengupas tuntas faedah teologis dan sosiologis dari dua ayat kembar tentang kepemimpinan. Ayat tersebut menjadi jangkar utama dalam mengatur hubungan antara penguasa, hukum, dan rakyat.

Teks otoritatif tersebut termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Legitimasi Jabatan

Perintah pertama dalam ayat di atas berfokus pada penunaian amanat kepada hak pemiliknya secara sempurna tanpa dikurangi atau ditambah.

Menurut para ahli fikih, amanat mencakup spektrum yang sangat luas: kekuasaan politik, pengelolaan harta publik, perlindungan rahasia negara, hingga pemenuhan tugas kedinasan.

Secara hukum, setiap individu yang menerima amanat wajib menyimpannya di tempat penjagaan yang layak sesuai dengan jenis amanat tersebut. Logika hukumnya sederhana: penunaian amanat tidak mungkin terwujud tanpa adanya upaya penjagaan yang maksimal, sehingga menjaga amanat hukumnya menjadi wajib.

Konsekuensi sosiologis dari frasa kepada yang berhak menerimanya adalah larangan keras menyerahkan otoritas kepada figur yang tidak kompeten.

Jika sebuah jabatan publik diberikan kepada individu yang cacat integritas atau miskin kapabilitas, maka penyerahan tersebut batal secara substansi moral. Meskipun secara de facto posisi tersebut telah diisi, pelaku distribusi jabatan tetap dianggap telah mengkhianati amanat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam karyanya Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah (Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), menjelaskan bahwa pembiaran terhadap penempatan pejabat yang tidak kompeten merupakan akar dari segala kerusakan sistemik di sebuah negara.

Keberlangsungan sebuah pemerintahan yang adil sangat bergantung pada ketegasan pemimpin tertinggi dalam menyaring aparatur berdasarkan ukuran kelayakan syariat dan profesionalisme.

Parameter Keadilan

Perintah kedua yang mengikat para penguasa adalah kewajiban menegakkan keadilan saat memutuskan perkara di antara manusia. Keadilan dalam Islam bersifat absolut dan universal.

Hukum harus diterapkan secara merata tanpa memandang latar belakang darah, status ekonomi, maupun kedekatan emosional. Parameter keadilan ini mencakup perlindungan terhadap nyawa, harta benda, dan kehormatan setiap warga negara.

Dalam praktiknya, keadilan ini wajib diberikan kepada siapa saja, baik itu kerabat dekat maupun orang asing, masyarakat saleh maupun pelaku kriminal, serta kawan politik maupun musuh bebuyutan.

Batasan adil yang dimaksud adalah seluruh regulasi yang telah disyariatkan Allah melalui lisan Rasulullah, termasuk hukum pidana dan hukum perdata Islam. Hal ini menuntut para pengambil kebijakan untuk mempelajari secara mendalam hakikat keadilan hukum agar tidak terjebak dalam subjektivitas personal saat memutus perkara.

Formula Kepatuhan Rakyat

Pada ayat 59, Al-Quran merumuskan hierarki kepatuhan dalam sistem tata negara. Kepatuhan mutlak hanya diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pelaksanaan perintah wajib maupun sunah. Namun, terdapat keunikan redaksional yang sangat mendasar ketika Al-Quran membahas tentang ulil amri, yaitu para penguasa, pemerintah, dan ulama yang memiliki otoritas fatwa.

Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir al-Karim al-Rahman (Muassasat al-Risalah, 2000) menguraikan analisis linguistik yang tajam. Kata kerja perintah "taatilah" sengaja dihapus ketika beralih ke subjek ulil amri. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan rakyat kepada pemerintah tidak bersifat mandiri atau mutlak, melainkan bersifat bersyarat.

Rakyat wajib tunduk dan patuh selama instruksi yang dikeluarkan penguasa berada dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika penguasa mengeluarkan regulasi yang memerintahkan kemaksiatan atau pelanggaran hak publik, maka hak kepatuhan tersebut gugur seketika. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai sang Pencipta.

Konstitusi Wahyu

Perselisihan antara rakyat dengan pemerintah, atau antar-kelompok masyarakat, merupakan keniscayaan dalam dinamika politik. Al-Quran tidak membiarkan konflik tersebut berlarut hingga memicu anarki, melainkan menyediakan kanal resolusi hukum yang jelas: kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah adalah fondasi utama untuk memutus segala bentuk perselisihan, baik dalam perkara prinsip maupun cabang agama.

Syaikh As-Sa'di menegaskan bahwa tindakan mengembalikan sengketa kebijakan kepada parameter wahyu merupakan indikator validitas keimanan seseorang. Pihak yang menolak menjadikan hukum Allah sebagai juru damai dalam perselisihan politik dan sosial, secara teologis status keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada hukum wahyu terbukti menghasilkan keputusan yang paling maslahat, paling adil, dan memberikan dampak jangka panjang yang paling indah bagi stabilitas kehidupan bernegara.

Dua ayat dari Surah An-Nisa ini telah menyusun peta jalan yang utuh bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kepemimpinan yang kokoh hanya akan lahir jika amanat diletakkan di tangan para profesional yang adil, serta didukung oleh rakyat yang kritis namun taat asas. Sebuah refleksi akhir patut kita renungkan bersama: ketika sebuah bangsa terus-menerus didera konflik horizontal dan korupsi yang sistemik, jangan-jangan kita telah lama abai untuk mengembalikan urusan kepada pemilik amanah yang sejati, dan justru membiarkan hukum publik dipandu oleh syahwat politik kelompok yang fana.