Soroti Maraknya Kampanye LGBT, PB Pemuda Muslimin Desak Regulasi Segera Dibuat

LANGIT7.ID, Jakarta,- - Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia mendesak pemerintah bersama DPR RI segera mempercepat pembentukan regulasi yang mengatur secara tegas mengenai LGBT. Desakan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Pleno I PB Pemuda Muslimin Indonesia yang berlangsung pada 19–21 Juni 2026 di Jakarta.

Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, Muhammad Kasman, mengatakan sikap organisasinya terhadap LGBT tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keagamaan, tetapi juga pada kajian yang menunjukkan dampak negatif terhadap aspek psikologis dan sosial.

Baca juga: Viral Narasi Gay Parenting di Threads, Pelaku LGBT Edit Foto Keluarga Milik Orang

Karena itu, ia menilai fenomena tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau dinormalisasi di tengah masyarakat.

"Dari sisi keagamaan, seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang mentoleransi ataupun memberikan penilaian positif terhadap LGBT. Semua menilai bahwa perbuatan ini merupakan hal yang negatif dan tak sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila," kata Kasman dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Kasman menambahkan, sikap PB Pemuda Muslimin Indonesia juga merujuk pada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Fatwa tersebut, menurutnya, merekomendasikan pemerintah dan DPR RI untuk menyusun regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelaku LGBT.Ia menegaskan, wacana mengenai sanksi pidana bukan merupakan isu baru.

Baca juga: Dukung Wacana Regulasi LGBT, Komisi III DPR: Negara Harus Hadir Lindungi Anak

Menurut Kasman, PB Pemuda Muslimin Indonesia hanya mengingatkan kembali pentingnya pembentukan regulasi di tengah meningkatnya kampanye yang dinilai mengarah pada normalisasi dan legalitas LGBT.

"Padahal kita tahu, hal ini merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia," ujarnya.

PB Pemuda Muslimin Indonesia juga menilai kampanye mengenai bahaya dan dampak negatif LGBT perlu terus diperkuat di tengah berkembangnya narasi yang menempatkan perilaku LGBT sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak individu.

Menurut organisasi tersebut, hak individu tidak dapat ditempatkan di atas kepentingan moral, sosial, serta kepentingan masyarakat secara luas. Kebebasan pribadi, lanjut mereka, tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, norma sosial, dan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Ditolak 37 Organisasi, MUI Istiqamah Perjuangkan Sanksi Pidana LGBT

PB Pemuda Muslimin Indonesia menegaskan keyakinannya bahwa perilaku LGBT merupakan penyimpangan yang tidak boleh dinormalisasi. Organisasi itu pun mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan diri, keluarga, dan lingkungan agar tidak menerima normalisasi perilaku tersebut.

"Ini harus dilawan!" tegas Kasman.