Konflik PBNU Memanas, Gus Faris Desak Tiga Pucuk Pimpinan Tak Maju di Muktamar NU

LANGIT7.ID, Jakarta,- - Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim atau Gus Faris, menyebut konflik internal yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi bukti adanya persoalan dalam tata kelola organisasi. Karena itu, ia berpandangan jajaran pimpinan saat ini tidak seharusnya kembali dicalonkan dalam Muktamar ke-35 NU.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Faris dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU yang digelar di Kafe Trisnoku, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Baca juga: Jelang Muktamar ke-35 NU, Gus Ipul Ingatkan Prinsip Gupuh, Lungguh, Suguh

Menurutnya, dinamika yang berkembang di tubuh PBNU, termasuk perselisihan antara Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, menunjukkan organisasi sedang menghadapi persoalan serius yang membutuhkan penyelesaian segera.

"Hari ini PBNU dikelola hanya dengan pendekatan struktural. Akibatnya lahirlah berbagai dinamika yang kita saksikan sekarang, termasuk konflik antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU," kata Gus Faris dalam keterangannya, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Ia menilai pendekatan administratif yang digunakan dalam penyelesaian konflik justru memperkeruh keadaan. Gus Faris menyinggung keputusan Rais Aam yang memberhentikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta keputusan Gus Yahya yang mencopot Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.

Menurutnya, praktik saling memberhentikan pengurus merupakan fenomena baru dalam sejarah NU dan berdampak luas terhadap dinamika organisasi menjelang Muktamar.

"Fenomena saling memecat seperti ini baru terjadi sekarang. Dampaknya meluas hingga menjelang Muktamar dan forum-forum organisasi lainnya," ujarnya.

Baca juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, Pengamat Ingatkan Bahaya Politik Uang

Gus Faris mengaku khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026. Ia menilai hubungan yang telah memanas di antara para elite PBNU berpotensi mengganggu jalannya forum permusyawaratan tertinggi organisasi.

"Saya khawatir Muktamar tidak berjalan kondusif karena secara psikologis para pihak sudah saling menjatuhkan. Suasana seperti ini sangat mudah memengaruhi jalannya forum organisasi," katanya.

Demi mengakhiri konflik, Gus Faris mendukung usulan pembentukan Dewan Tahkim sebagaimana sebelumnya disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua PBNU, Prof Hanief Saha Ghafur. Apabila mekanisme tersebut tidak dapat diwujudkan, ia berharap jajaran Mustasyar mengambil peran sebagai penengah guna menjaga persatuan organisasi.

"Kalau bisa dibentuk Dewan Tahkim. Kalau tidak memungkinkan, Mustasyar harus mengambil peran untuk memberikan jalan keluar dan menyelesaikan konflik. Kalau tidak, konflik ini akan terus berlanjut," tegasnya.

Sementara dari sudut pandang tradisi pesantren, Gus Faris mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal yang lazim di lingkungan NU. Namun, menurutnya, perbedaan itu semestinya diarahkan untuk kepentingan kemaslahatan organisasi, bukan dipertontonkan melalui saling menyerang di ruang publik.

Baca juga: Jelang Muktamar NU 2026, Delapan Figur Masuk Bursa Calon Ketua Umum PBNU

"Di NU perbedaan pendapat itu biasa, tetapi semuanya dilakukan demi kemaslahatan, bukan karena kebencian. Apa yang terjadi sekarang bukan budaya NU," ujarnya.

Atas dasar itu, Gus Faris menyatakan kepemimpinan PBNU saat ini perlu dievaluasi. Ia menilai apabila suatu kepengurusan tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan organisasi, maka pergantian kepemimpinan merupakan langkah yang wajar.

Karena itu, ia berpendapat Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf tidak seharusnya kembali dicalonkan pada Muktamar ke-35 NU.

"Ini bukan soal pribadi seseorang baik atau tidak. Dalam organisasi yang dinilai adalah hasil pengelolaannya. Kalau memang sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan organisasi, ya sudah diganti saja," kata Gus Faris.