Jum'at, 17 April 2026 
Sulitkan Kelulusan Doktoral, DPR Minta Rezim Indeks Scopus Dikaji Ulang
mahmuda attar hussein
Senin, 10 Januari 2022 - 07:00 WIB
Ilsutrasi lulusan doktoral. Foto: Langit7
Langit7, Jakarta - Kalangan legislator menilai rezim indeks Scopus seringkali menghambat kelulusan mahasiswa doktoral (S3). Karena itu, Kemendikbudristek diminta mengkaji kembali prosedur pengangkatan guru besar di Indonesia, di mana salah satu syaratnya adalah publikasi penelitian melalui jurnal internasional terindeks Scopus.
“Ini sangat birokratis dan seringkali terhambat karena rezim Scopus. Kita masuk dalam perangkap pada pengakuan Scopus,” kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Senin (10/1).
Baca juga: DPR Usulkan Kemendag Lakukan DMO untuk Stabilkan Harga Minyak Goreng
Selain hasil riset yang memenuhi syarat, mereka juga harus merogoh biaya lebih dalam supaya karya ilmiahnya dapat indeks dari Scopus.
“Scopus ini tidak bertanggung jawab dan memberikan reward apapun untuk kepentingan pendidikan tinggi kita,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.
Kendati demikian, Andreas mengakui perguruan tinggi Indonesia tetap harus memiliki kriteria akademis dengan standar mutu dan kualifikasi nasional untuk mampu bersaing dalam skala global.
“Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan Kemendikbud dalam menilai kualifikasi karya-karya ilmiah dari para akademisi kita. Jadi, tidak mengikuti jalur scopus, tidak berarti kita akan mengobral gelar profesor,” jelas dia.
Hal ini, lanjut Andreas, bisa berimplikasi pada saling curiga antarperguruan tinggi mengenai mutu dan kualifikasi gelar profesor antar perguruan tinggi dalam negeri.
Selain itu, jangan sampai dihapuskannya kewajiban publikasi di Scopus tersebut, membuat hilangnya kepercayaan dunia pendidikan baik secara nasional maupun internasional terhadap kualifikasi dunia perguruan tinggi.
“Mengingat sangat beragamnya mutu dan standar kualifikasi perguruan tinggi kita saat ini,” ucap legislator dapil NTT I itu.
Baca juga: DPR Segera Bawa Draf RUU TPKS ke Rapim dan Bamus
Diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyepakati usulan melepaskan diri dari ketergantungan jurnal ilmiah yang harus terindeks internasional.
"Dan ini memang searah dengan merdeka belajar. Saya tidak menjanjikan policy seperti apa, tapi secara spesifik adalah otonomi universitas untuk menentukan itu," kata Nadiem.
Lebih penting lagi, universitas bisa merdeka secara finansial. Hal ini, kata dia, agar bisa membebaskan perguruan tinggi untuk mengangkat guru besarnya sendiri secara otonom.
“Alasan pemerintah sama universitas saling gak percaya karena universitas yang angkat guru besar yang bayar nanti pemerintah. Itu harus kita pecahkan dulu, kalau gak bakal mentok terus," terang Nadiem.
Baca juga: DPR Sambut Baik Respons Presiden Jokowi Soal RUU TPKS
“Ini sangat birokratis dan seringkali terhambat karena rezim Scopus. Kita masuk dalam perangkap pada pengakuan Scopus,” kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Senin (10/1).
Baca juga: DPR Usulkan Kemendag Lakukan DMO untuk Stabilkan Harga Minyak Goreng
Selain hasil riset yang memenuhi syarat, mereka juga harus merogoh biaya lebih dalam supaya karya ilmiahnya dapat indeks dari Scopus.
“Scopus ini tidak bertanggung jawab dan memberikan reward apapun untuk kepentingan pendidikan tinggi kita,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.
Kendati demikian, Andreas mengakui perguruan tinggi Indonesia tetap harus memiliki kriteria akademis dengan standar mutu dan kualifikasi nasional untuk mampu bersaing dalam skala global.
“Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan Kemendikbud dalam menilai kualifikasi karya-karya ilmiah dari para akademisi kita. Jadi, tidak mengikuti jalur scopus, tidak berarti kita akan mengobral gelar profesor,” jelas dia.
Hal ini, lanjut Andreas, bisa berimplikasi pada saling curiga antarperguruan tinggi mengenai mutu dan kualifikasi gelar profesor antar perguruan tinggi dalam negeri.
Selain itu, jangan sampai dihapuskannya kewajiban publikasi di Scopus tersebut, membuat hilangnya kepercayaan dunia pendidikan baik secara nasional maupun internasional terhadap kualifikasi dunia perguruan tinggi.
“Mengingat sangat beragamnya mutu dan standar kualifikasi perguruan tinggi kita saat ini,” ucap legislator dapil NTT I itu.
Baca juga: DPR Segera Bawa Draf RUU TPKS ke Rapim dan Bamus
Diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyepakati usulan melepaskan diri dari ketergantungan jurnal ilmiah yang harus terindeks internasional.
"Dan ini memang searah dengan merdeka belajar. Saya tidak menjanjikan policy seperti apa, tapi secara spesifik adalah otonomi universitas untuk menentukan itu," kata Nadiem.
Lebih penting lagi, universitas bisa merdeka secara finansial. Hal ini, kata dia, agar bisa membebaskan perguruan tinggi untuk mengangkat guru besarnya sendiri secara otonom.
“Alasan pemerintah sama universitas saling gak percaya karena universitas yang angkat guru besar yang bayar nanti pemerintah. Itu harus kita pecahkan dulu, kalau gak bakal mentok terus," terang Nadiem.
Baca juga: DPR Sambut Baik Respons Presiden Jokowi Soal RUU TPKS
(zul)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 17 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:04
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
