Tradisi memberi hadiah kepada pejabat publik menjadi pintu masuk paling rawan menuju praktik korupsi sistemis. Syariat Islam secara tegas mengategorikan hadiah bagi penguasa sebagai bentuk pengkhianatan amanah.
Kepatuhan sipil kepada otoritas politik muslim merupakan salah satu pilar stabilitas dalam doktrin Islam. Namun, ketika penguasa membalas ketaatan tersebut dengan penipuan, penutupan akses keadilan, dan tindakan yang menyusahkan rakyat, sistem syariat menetapkannya sebagai kezaliman ekstrem dan kategori dosa besar.
Munculnya barisan penjaga otoritas yang menghalalkan kekerasan menjadi sinyalemen eskatologis tentang runtuhnya nilai kemanusiaan dan hadirnya kemurkaan langit dalam kehidupan publik.
Qardhawi mengingatkan: hukum Allah tak cukup ditegakkan lewat kekuasaan. Tanpa kesadaran moral rakyat, syariat hanya tinggal slogan politik di panggung negara.
Kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana dipahami para ulama klasik, bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Abu Dzar Al-Ghifari adalah simbol perlawanan rakyat atas kekuasaan yang korup. Sepeninggal Nabi SAW, ia berada di garda paling depan melawan komplotan para koruptor.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan kunci sukses seorang penguasa menjalankan roda pemerintahan. Kekuasaan harus dibimbing dengan ilmu hikmah dan amal salih