Demokrasi

Di sebuah WA group terjadi perdebatan tentang pelaksanaan pemilu, khususnya pilpres kali ini. Walaupun ada yang mencoba memoles dengan polesan warna-warni pujian yang menggelikan

Demokrasi sebagai teori maupun sebagai praktik politik memang muncul dari pengalaman negara-negara Barat. Demokrasi sebagai sistem politik juga datang dari Barat

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa agama dan umat Islam tidak sebagai ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Filsuf dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Rohima Supelli menyampaikan pesan dari KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terkait etika demokrasi untuk anak muda.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) mengatakan, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki komitmen luar biasa terhadap demokrasi

Putri ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid mengungkapkan keprihatinan dengan kondisi bangsa saat ini.

Indonesia saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah masih terseok dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, mengatasi problem kemanusiaan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong agar kontestasi Pemilu 2024 yang objektif, rasional dan berasas demokrasi modern.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr Wijayanto, menilai ada dua akar masalah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, lemah, dan terfragmentasi.

Pendiri Big Data Continuum, Prof Dr Didik J Rachbini, menemukan lima masalah politik krusial yang berpotensi menyebabkan demokrasi di Indonesia masuk jurang.

Pemerintah Jerman merilis sebuah laporan yang merinci masalah-masalah Islamofobia di negara tersebut. Itu seiring seruan aktivis anti-rasisme untuk melawan sikap rasis kepada kelompok di negara tersebut.

Menkopolhukam RI, Prof Dr Mahfud MD, mengatakan, pemilu curang masih menjadi tantangan berat dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Dia tidak menafikan kecurangan pemilu masih terjadi pada era reformasi saat ini.

Menkopolhukam RI, Prof Dr Mohammad Mahfud Mahmodin atau akrab disapa Mahfud MD, mencatat salah satu tanda kemunduran demokrasi saat ini adalah masih banyaknya kasus korupsi. Kendati demikian, dia menyebut pemerintah tidak diam dalam menghadapi kasus tersebut.