5 Masalah Politik Penyebab Demokrasi Indonesia Makin Merosot

LANGIT7.ID, Jakarta - Pendiri BigData Continuum, Prof. Didik J Rachbini, menemukan lima masalah politik krusial yang sangat berpotensi menyebabkan demokrasi di Indonesia ‘masuk jurang’. Hal ini dilihat berdasarkan hasil crawling Continuum Bigdata Center yang dipublikasikan pada Minggu (5/2/2023).

Bahkan, menurut dia, masih ada akrobat politik atau upaya tertentu dari para politisi untuk menggiring perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Padahal, demokrasi merupakan kekuasaan yang berbagi dan kekuasaan yang dibatasi.

“Oleh karena itu, di negara demokasi maju seperti Amerika Serikat ada pembatasan hanya dua periode menjabat bagi presiden terpilih. Namun, wacana tidak ada pembatasan masa jabatan alias seumur hidup telah menjadi hal yang menyebabkan Soekarno dan Soeharto “masuk jurang”,’ kata Prof Didik dalam diskusi publik Continuum Bigdata Center “Dinamika Politik Menuju 2024, Apa Kata Big Data?”, Ahad (5/1/2023).

Baca Juga: Kemenag Tawarkan Tiga Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Didik lalu menjabarkan lima masalah politik krusial yang bisa menyebabkan demokrasi Indonesia ‘masuk jurang’, di antaranya:

1. Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Didik menjelaskan, usulan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun merupakan kolusi melawan tatanan demokrasi dan melawan adab demokrasi. Masa sembilan tahun itu menjadi lebih panjang dari dua kali masa jabatan presiden Amerika Serikat.

“Hal itu juga sama najisnya dengan usulan kehendak presiden seumur hidup,” kata Prof Didik.

Dia menegaskan, usulan Perpanjangan jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun merupakan salah satu contoh demokrasi yang melenceng ke mana-mana. Rakyat di desa menjadi terancam tertindas oleh oligarki di tingkat desa, yang selama ini sudah beriklim demokrasi bagus dengan pergantian jabatan lurah secara periodik melalui pemilihan demokratis di desa.

Baca Juga: MUI Usul Perubahan Skema Dana Calon Jamaah Haji Indonesia

“Hasil dari trolling Continuum Big Data menemukan bahwa masyarakat menolak usul perpanjangan masa jabatan Lurah menjadi 9 tahun,” ujar Didik.

2. Ide Penundaan Pemilu

Prof Didik menjelaskan, ide penundaan pemilu telah coba direkayasa oleh para tokoh politik ketua partai dan ketua MPR/DPD. Para tokoh politik itu menyatakan perlunya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan pemerintahannya baik.

Para tokoh politik itu juga sudah menyiapkan untuk membuat sidang istimewa MPR, bahkan sudah diketuk palu untuk membuat PPHN. Tetapi, kata Didik, di dalamnya ternyata berisi pengkhianatan terhadap konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Jika saja PDIP tidak menolak usulan tiga periode presiden, maka kemungkinan ide sesat tersebut akan berhasil,” imbuhnya.

Baca Juga: Indonesia Peringati Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia

3. Kredibilitas KPU

Menurut Didik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjadi masalah. Belakangan, KPU menjadi produk transaksi kontrak bawah tanah dengan adu kekuatan dari masing-masing partai untuk memengaruhi. Sejak awal dari evolusi lahirnya komisioner KPU, partai-partai sudah berebut. Itu membuat independensi komisioner KPU sekarang diragukan.

“Karena mereka telah terikat dengan kontrak informal dari partai-partai yang mengusung dan adu kuat. Maka tidak heran dari hasil data continuum mempertanyakan independensi komisioner KPU,” tutur Prof Didik.

4. Politik Dinasti yang Bercampur dengan Oligarki

Didik berujar bahwa politik dinasti juga ada di negara maju. Tetapi, dinasti politik di negara maju telah terkontrol dengan baik oleh sistem politik check and balance yang efektif. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, yaitu politik dinasti telah bercampur dengan oligarki jahat, sehingga politik dinasti yang diawasi oleh publik, patut mendapat perhatian.

Baca Juga: Alasan MK Tolak Gugatan Perkawinan Beda Agama Tak Sekadar Ikatan Cinta

Politik dinasti saat ini telah terjadi di perdesaan bercampur dengan oligarki lokal. Hal ini membuat rakyat kesulitan untuk mendapatkan praktik demokrasi yang sehat.

“Kekuasaan akan diwariskan turun temurun oleh keluarganya sendiri, dan bercampur dengan kepentingan bisnis, maka akses terhadap sumber daya dan lain-lain menjadi patut diawasi,” ungkap Didik.

5. Kemunduran Demokrasi

Prof Didik menilai demokrasi semakin mundur karena para politisi dan partai politik telah mengkhianati demokrasi. Padahal, para aktor demokrasi itu terpilih karena proses demokrasi. Mereka mempunyai watak otoriter dalam menjalankan praktik/amanat demokrasi dan banyak langkah anti demokrasi yang dilakukan.

Baca Juga: Jatim Masuk Lumbung Perolehan Suara, PPP Targetkan 11 Kursi DPR

“Hingga kemudian menekan dan menakut-nakuti rakyat dengan bantuan aparat (menangkapi pihak yang berseberangan pendapat), sesuai riset Syaiful Mujani. Jika pada 2014 tingkat ketakutan rakyat bicara politik hanya 16% maka pada 2021/2022 rate ketakutan telah naik menjadi 50%,” ujar Prof Didik.