Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara soal kebebasan berbicara di Indonesia. Iklim demokrasi di negara ini dinilai sangat liberal memahami hak berbicara.

Menurut UAS, Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi seharusnya mampu menjaga dan melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat. Apalagi, Islam sebagai agama mayoritas penduduk mendorong umatnya untuk menggunakan akal.

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai pemerintah mesti mengevaluasi kualitas demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit (EIU) berada di urutan ke-52 dengan skor 6,71 dengan kualitas demokrasi cacat.

Rocky menekankan pentingnya mencari pemimpin yang berkomitmen membawa demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik.

Era reformasi atau era pasca-Seoharto di Indonesia dimulai pada 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, BJ Habibie.

Dalam negara yang menganut sistem domkrasi, unjuk rasa atau demo merupakan hak warga negara untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan. Hukum demo atau unjuk rasa memiliki beragam pandangan dari para ulama.

Politik berbiaya tinggi akibat diterapkannya sistem kontestasi politik terbuka, para politisi terjebak dalam money politic yang berakhir pada korupsi.