Demokrasi

Menkopolhukam RI, Mahfud MD, menilai, hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Artinya, demokrasi tidak selalu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi, pers dituntut profesional. Dalam arti memberikan informasi valid kepada masyarakat serta tidak dikendalikan oleh lembaga pemerintah.

Delapan Fraksi tersebut antara lain Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS. PDIP merupakan satu-satunya fraksi yang tak ikut dalam pernyataan sikap bersama ini.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr Wijayanto, mengungkapkan, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu berdasarkan outlook berupa refleksi atas situasi demokrasi di Indonesia sejak empat tahun terakhir yakni dari 2019 sampai 2022.

Indonesia menjadi bukti kuat bahwa Islam selaras dengan demokrasi. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini dinilai kompatibel dengan sistem tersebut.

Menurut Bahtiar, salah satu indikator yang mempengaruhi IDI adalah peran lembaga-lembaga politik di provinsi diantaranya DPRD, termasuk partai politik (parpol).

Pelemahan KPK juga berdampak pada memburuknya kualitas demokrasi. Ketika kegiatan antikorupsi diperjuangkan KPK semakin menurun, maka dampak yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai demokrasi.

Mahfud mengaku kerap menerima perkataan sistem demokrasi tidak cocok di Indonesia. Bahkan, ada yang menyampaikan jika ideologi Pancasila gagal dan perlu diganti.

Guru Besar Universitas Paramadina Prof Didin S Damanhuri menyebut demokrasi semestinya menjadi bagian dari politik nasional, bukan milik kaum elite.

Politik identitas selalu menjadi isu yang ramai diperbincangkan menjelang hajat politik. Banyak kalangan seperti masyarakat awam, pengamat, akademisi, politisi khawatir politik identitas akan memicu perpecahan bangsa.

Prof Azyumardi Azra sempat menyoroti kualitas demokrasi yang sedang mundur. Pernyataan ini menjadi kritik terakhir sebelum mengembuskan nafas terakhirnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara soal kebebasan berbicara di Indonesia. Iklim demokrasi di negara ini dinilai sangat liberal memahami hak berbicara.

Menurut UAS, Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi seharusnya mampu menjaga dan melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat. Apalagi, Islam sebagai agama mayoritas penduduk mendorong umatnya untuk menggunakan akal.