Ditjen Politik PUM: Indeks Demokrasi Indonesia dalam Tren Positif

LANGIT7.ID, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, menyambut baik hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam rilis tersebut, nilai IDI level provinsi 76,80, IDI level pusat 81,33 dan IDI level nasional 78,12.

"Sekarang kita rata-rata Nasionalnya itu 78,12 itu masih masuk dalam kategori sedang, kalau ditingkat pusatnya sendiri sudah masuk dalam kategori baik sudah 81,33. Kalau rata-rata provinsi seluruh Indonesia itu ditingkatkan artinya ini berkaitan kita akan naik," kata Bahtiar dalam keterangannya usai Rapat Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/11/2022).

Menurut Bahtiar, salah satu indikator yang mempengaruhi IDI adalah peran lembaga-lembaga politik di provinsi diantaranya DPRD, termasuk partai politik (parpol). Dia pun mengapresiasi langkah Gubernur Sulawesi Selatan yang merencanakan kenaikan bantuan parpol di Sulsel.

Baca Juga: Yudi Latif: Pancasila Jelmaan Piagam Madinah, Muat Inti Moral Publik

"Ini merupakan tanda bahwa Gubernurnya punya kepekaan dan punya kemauan membangun seluruh aspek pembangunan negara kita termasuk aspek pembangunan parpol. Nah, bentuk kongkritnya adalah memang ada sejumlah alokasi APBD yang di alokasikan untuk membangun di bidang politik," ujar Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga mengapresiasi kerja keras pemerintah provinsi dan dukungan dari DPRD, masyarakat termasuk parpol. Bahtiar mengungkapkan bahwasanya pembangunan di bidang politik tidaklah mudah.

"Kadang-kadang sebuah daerah sudah bagus indeks demokrasinya, tiba-tiba ada peristiwa yang terjadi diluar kendali kita tiba-tiba IDI daerah itu merosot. Peristiwa itu di anggap mempengaruhi indikator-indikator atau aspek-aspek IDI. Jadi, merawat IDI sama dengan merawat stabilitas politik dalam negeri," ujar Bahtiar.

Baca Juga: Universitas Paramadina Soroti Upaya Pelemahan KPK dan Demokrasi

Sebagai informasi, IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Adapun manfaat akademis IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.

Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi. Sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

IDI yang diukur tahun 2021 menggunakan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Ada delapan provinsi yang termasuk dalam kategori yang nilai IDI-nya tinggi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Lampung.

Baca Juga:

Mahfud: Sistem Demokrasi di Indonesia Valid, Tak Perlu Diperdebatkan

Guru Besar Paramadina Sebut Demokrasi Bukan Milik Elite