Yudi Latif: Pancasila Jelmaan Piagam Madinah, Muat Inti Moral Publik

LANGIT7.ID, Yogyakarta - Cendekiawan Yudi Latif, menilai Pancasila merupakan jelmaan Piagam Madinah dalam konteks multikultural. Selain itu, Pancasila juga memuat enam inti moral publik yang digagas Intelektual Amerika Serikat, Jonathan Haidt, dalam bukunya The Righteous Mind: Why Good People (2012).

“Pancasila itu penjelmaan modern dari piagam Madinah dalam konteks yang lebih multikultur. Kita bersyukur Indonesia menjadi lotusnya. Karena Indonesia multikultur dari berbagai hal, budaya, ras, geografis, dan lain sebagainya,” kata Yudi Latif dalam Kuliah Umum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu (5/11/2022).

Jonathan Haidt merumuskan, masyarakat majemuk dapat dipersatukan bila suatu negara bisa mengembangkan enam inti moral publik. Enam moral publik itu di antaranya:

1. Care (Peduli)

Care merupakan cara manusia bertahan hidup dan saling membantu dalam kesusahan. Seseorang harus peduli dengan penderitaan orang lain agar negara bisa berjalan dengan baik. Care ini mendasari kebaikan, kelembutan, dan pengasuhan.

Baca Juga: Yudi Latif Ungkap Faktor Penentu Kebangkitan dan Kejatuhan Suatu Bangsa

“Jadi, misalnya kalau dalam Piagam Madinah, Yahudi diserang, Islam menolong. Begitu sebaliknya. Itu artinya care dalam keselamatan hidup Bersama. Kalau tsunami menghantam Aceh, orang Timur spontan melakukan pertolongan,” kata Yudi Latif.

2. Fairness (Keadilan)

Keadilan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan dan kedamaian tidak bisa tercipta tanpa dilandasi keadilan. Harus ada timbal balik. Hal itu menghasilkan ide-ide keadilan, hak, dan otonomi.

“Bukan yang satu untung, yang satu buntung. Buat apa kita bernegara kalau terjadi banyak ketidakadilan. Di sini keadilan dalam arti luas, tidak hanya dalam hal pembagian harta,” ujar Yudi Latif.

3. Liberty (Kebebasan)

Yudi Latif menyebut liberty atau kebebasan memiliki dua sudut pandang. Pertama, negative liberty yakni bebas dari penjajahan, penindasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain sebagainya. Dalam Bahasa agama disebut nahi mungkar.

Kedua, positive liberty yakni bebas untuk mengembangkan diri, bebas mengembangkan potensi karunia Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini untuk memperluas kemakmuran bersama.

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, Cara Merawat Kemajemukan Indonesia di Era Globalisasi

“Manusia diciptakan tidak hanya memerangi keburukan, tapi juga menciptakan kebaikan (amar ma’ruf),” ujarnya.

4. Loyalty (Loyalitas)

Loyalitas dilandasi oleh sejarah peradaban manusia sebagai makhluk bersuku-suku dan mampu membentuk koalisi yang berubah-ubah. Ini mendasari kebajikan patriotisme dan pengorbanan diri untuk kelompok.

“Loyal pada tumpah darah bersama, loyal pada konsensus-konsensus bersama, pada tradisi bersama, simbol-simbol bersama, institusi bersama, dll. Tidak mungkin kita ini bisa mengembangkan satu negara di mana setiap hari hanya seperti penumpang hotel, tidak merasa bertanggung jawab membersihkan tempat tidur, toilet,” ungkap Yudi Latif.

Warga negara juga harus loyal dan ikut bertanggung jawab terhadap tumpah darah bangsa Indonesia dan konstitusi, dan lain sebagainya. Menurut Yudi Latif, suatu negara tidak bisa tumbuh jika rezim berganti, seluruh program diganti juga.

5. Authority (Otoritas)

Landasan ini dibentuk oleh sejarah panjang interaksi sosial hierarkis manusia. Ini mendasari kebajikan kepemimpinan dan pengikut, termasuk penghormatan terhadap otoritas yang sah dan penghormatan terhadap tradisi.

"Masyarakat majemuk bisa disatukan kalau kita ada respect kepada otoritas, tidak main hakim sendiri. Seperti otoritas hukum, otoritas daulat hukum, otoritas kelembagaan politik, tidak menang-menangan jumlah,” kata Yudi Latif.

6. Sanctity (kesucian)

Kesucian mendasari gagasan keagamaan bagi setiap individu untuk berjuang mencapai derajat tinggi di sisi Tuhan dengan melakukan kebaikan. Ada nilai-nilai yang disucikan bersama.

Baca Juga: Perbanyak Bersyukur, Indonesia Negara Paling Kaya Flora-Fauna di Dunia

“Tapi, suci di sini bukan hanya dalam arti agama. Tapi suci bisa juga dalam hal yang dianggap paling penting. Misalnya, dalam liberalisme yang disucikan adalah freedom, dalam komunisme yang disucikan kesetaraan,” ujar Yudi Latif.

Apakah Pancasila Mencakup 6 Inti Moral Publik?

Menurut Yudi Latif, sebelum Jonathan Hadit merumuskan enam inti publik pada 2012, para pendiri bangsa sudah menciptakan panduan lengkap pada 1945. Ini merupakan satu anugerah yang harus disyukuri oleh masyarakat Indonesia.

“Jadi, Pancasila dirumuskan pada 1945. Dan Jonathan merumuskan pada 2012. Tapi, Pancasila sudah secara implisit merangkum segala kebutuhan yang diperlukan sebagai inti moral publik," kata Yudi Latif.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan mewakili nilai-nilai nomor enam yaitu sanctity (kesucian). Suka tidak suka masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Oleh karena itu, ada konsensus di dalam ruang publik Indonesia tidak boleh kampanye anti-teis dan anti-agama.

“Yang harus disucikan juga adalah nilai-nilai ketuhanannya. Artinya, sola tuhannya siapa itu urusan masing-masing individu dan rumah tangga agama masing-masing. Tapi, apapun tuhan kita, yang dituntut dalam moral publiknya adalah kita harus berkarakter mengembangkan sifat-sifat ketuhanan. Sifat Tuhan dalam Islam ada 99, dan yang paling tinggi Ar-Rahman dan Ar-Rahim,” ujar Yudi Latif.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua mewakili nilai nomor satu dan tiga yaitu care dan liberty. Esensi kemanusiaan adalah peduli terhadap keselamatan sesama dan menjunjung hak asasi manusia yakni kebebasan positif dan negatifnya.

Baca Juga: Rektor Paramadina: Agama dan Pancasila Satu Tarikan Napas, Tidak Bisa Dibenturkan

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Sila ketiga mewakili nilai nomor empat Loyalty. Loyal kepada Tanah Air, loyal kepada institusi, konstitusi, simbol-simbol bersama.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat mewakili nomor lima authority. Respek terhadap otoritas. Yudi Latif menyebut, kunci demokrasi adalah respek. Dia mencontohkan, ukuran seorang pemimpin rakyatnya adalah respek.

“Misal, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah mendapati Aisyah RA sedang tidur. Dia tidak berani membangunkan Siti Aisyah. Dia mencintai Siti Aisyah itu dengan respek. Nah, kalau pemimpin terpilih pertama-tama respek kepada pemodal, bukan ke rakyat, itu demokrasi bohongan,” ujar Yudi Latif.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mewakili inti moral public nomor dua fairness. Para pendiri bangsa sejak dulu sudah menekankan keadilan sebagai syarat utama dalam menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Keadilan dalam berbagai sisi, mulai keadilan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga akses hukum.