Puan menilai Permenaker baru memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Menurut Puan, kesepakatan yang diambil secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek ini adalah hal yang baik demi semakin terjaminnya hak konstitusional warga dalam Pemilu.
DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tercatat menolak RUU TPKS.
Dengan adanya pengakomodiran perempuan di PBNU menjadi bukti seluruh elemen bangsa memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan emansipasi perempuan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, RUU TPKS akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 18 Januari 2022 dan menjadi prioritas pada masa persidangan III Tahun Sidang 20212022.
Saat ini RUU TPKS dalam tahap selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada masa persidangan lalu. Kemudian akan segera ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR RI.
Harvey yang merupakan kader PDI Perjuangan menggantikan rekan separtainya dari daerah pemilihan (dapil) Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang meninggal dunia akibat Covid-19 pada Juli lalu.
DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Dan diharapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran.
Puan mengajak masyarakat untuk semangat menyambut tahun 2022. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, Puan yakin dengan gotong royong maka segala persoalan yang dihadapi negara dapat terselesaikan.
Puan berharap silaturahmi dan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara PBNU dengan seluruh golongan umat Islam serta segenap komponen bangsa di Indonesia dapat semakin ditingkatkan.
Puan mengimbau masyarakat tidak panik dengan adanya temuan Omicron. Ia meminta pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19 untuk menggencarkan tracing agar penyebaran virus tidak semakin meluas.
Banyaknya bencana alam di Indonesia akhir-akhir ini mengharuskan semua pihak bekerja sama agar bisa meminimalisir timbulnya korban, kerugian, dan kerusakan.