Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, RUU TPKS akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 18 Januari 2022 dan menjadi prioritas pada masa persidangan III Tahun Sidang 20212022.

Saat ini RUU TPKS dalam tahap selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada masa persidangan lalu. Kemudian akan segera ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR RI.

Harvey yang merupakan kader PDI Perjuangan menggantikan rekan separtainya dari daerah pemilihan (dapil) Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang meninggal dunia akibat Covid-19 pada Juli lalu.

Respons positif Presiden Jokowi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR.

DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Dan diharapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran.

Puan mengajak masyarakat untuk semangat menyambut tahun 2022. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, Puan yakin dengan gotong royong maka segala persoalan yang dihadapi negara dapat terselesaikan.

Puan berharap silaturahmi dan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara PBNU dengan seluruh golongan umat Islam serta segenap komponen bangsa di Indonesia dapat semakin ditingkatkan.

Puan mengimbau masyarakat tidak panik dengan adanya temuan Omicron. Ia meminta pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19 untuk menggencarkan tracing agar penyebaran virus tidak semakin meluas.

Banyaknya bencana alam di Indonesia akhir-akhir ini mengharuskan semua pihak bekerja sama agar bisa meminimalisir timbulnya korban, kerugian, dan kerusakan.

Dalam aturan yang dikeluarkan Kemendag, HET minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp11.000 per liter/0,8 kg, sedangkan di pasaran saat ini harga minyak goreng jauh melampaui dari HET.

Pertamina harus mengevaluasi manajemen resiko serta melaksanakan investigasi menyeluruh guna memastikan sistem keamanan, keselamatan pekerja dan juga masyarakat di sekitar kilang.

Puan menekankan pentingnya ekonomi pertanian digital yang dapat dikembangkan untuk membantu para petani. Salah satunya seperti aplikasi berbasis website sebagai marketplace produk pertanian.

Setelah mendapat usulan nama tersebut, DPR akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and propper test di Komisi I DPR.