Menurut Muchlis, kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sangaat memberatkan masyarakat. Sebab, usulannya hampir dua kali lipat dari tahun lalu, yakni dari 39,8 juta menjadi 69,1 juta per jemaah.
Berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan juga situasi terkini masyarakat, usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak dengan berbagai alasan. Terutama pandemi Covid-19 di Indonesia baru landai dan mereda.
Menurut Marwan, beban jemaah tahun ini akan sangat berat jika dibandingkan tahun lalu. Dari rerata BPIH (tahun lalu) sebesar Rp98,3 juta, komponen Bipih yang harus ditanggung jemaah hanya sebesar Rp39,8 juta (40,54 persen).
Kharis meminta agar Umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Menurutnya, apa yang dilakukan Rasmus Paludan jelas penghinaan terhadap nilai-nilai sakral yang tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi.
Hadirnya booster kedua bisa menghindarkan warga dari ancaman Covid-19 yang saat ini kembali merebak di China. Nurhadi berharap vaksin covid-19 untuk kelompok usia mana pun bisa diberikan secara gratis seperti yang selama ini berlangsung.
Menurut Sartono, pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur dan pembiayaan yang tidak sedikit. Pasalnya, ini baru pertama kali dilakukan sehingga butuh uji coba sampai bisa diterapkan di masyarakat.
Melihat fenomena tersebut, Aryani mendukung langkah Kepolisian memproses kasus ini ke ranah hukum. Tujuannya untuk memberi efek jera kepada para pelaku, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam membuat konten.
Luqman beranggapan bahwa angka sebesar itu akan menjadi beban psikologis bagi setiap jemaah. Komisi VIII pun akan membahas lebih lanjut terkait usulan kenaikan biaya haji 2023.
Menurut Husni, kuota haji 2023 sudah cukup banyak. Namun, melihat daftar tunggu jemaah haji Indonesia yang mencapai 25 tahun lebih, tentu berharap agar Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota yang lebih banyak lagi.
Anggota Komisi X DPR, Debby Kurniawan, mendukung kebijakan sejumlah sekolah yang melarang siswanya membawa mainan lato-lato saat kegiatan belajar. Debby menilai siswa yang membawa mainan tersebut membuat fokus belajar berkurang.
Sistem proporsional tertutup dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu itu. Sementara oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka.