Asn

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh melakukan interaksi dengan capres dan cawapres

Wakil Presiden (Wapres) RI KH Maruf Amin meminta para Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bisa menjaga netralitas

Menurut Bagja, sejauh ini banyak ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui jenis pelangaran di media sosial. Seperti fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu.

Meski memiliki keterbatasan fisik, namun Alfian menyandang status alumnus disabilitas netra pertama Unair yang berhasil menjadi ASN di kementerian.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk menjaga netralitas jelang tahun politik.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan Anugerah Meritokrasi 2022 kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kamis (8/12/2022).

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi mengangkat sejumlah atlet bulu tangkis berprestasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Pendaftaran PPPK 2022 untuk formasi guru resmi dibuka Selasa, 25 Oktober. Jadwal rektrutmen tersebut telah dirilis Kemendikbud dengan masa waktu 14 hari.

Pendaftaran PPPK 2022 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak mulai dibuka Selasa, 25 Oktober. Namun rekrutmen kali ini hanya untuk formasi guru.

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemerintah hendak menyamakan status guru ASN dengan ASN pada umumnya. Menurut pengamat pendidikan Doni Koesoema, rgulasi itu merupakan aturan yang aneh dan tidak adil. Ini Alasannya.

Kementerian Dalam Negeri memberi wewenang kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memberikan sanksi dan memutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat khusus.