Kemendagri

Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukan dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam perubahan Inmendagri kali ini, dari 34 Provinsi di Indonesia, sebanyak 31 provinsi telah terdapat kabupaten/kotanya yang berada di Level 1. Hanya menyisakan tiga Provinsi.

Tavip mengungkapkan, beberapa pengguna data Dukcapil yang sudah bekerja sama, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, aplikasi Pedulilindungi, dan masih banyak lagi lainnya.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengajak semua pihak, terutama jajaran pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten kota dari Sabang hingga Merauke, bergerak serentak dan berkolaborasi bersama.

Sebagian besar kepala desa mengeluhkan laporan SPJ yang dinilai berbelit-belit. Jokowi menanggapi keluhan tersebut dan langsung menegur Mendagri yang duduk dibelakang podium.

Suhajar menuturkan, data kependudukan yang dimiliki Kemendagri telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Hingga akhir 2021, sebanyak 4.516 kementerian/lembaga telah memanfaatkan data kependudukan tersebut.

Pelaksanaan kompetisi yang diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion harus sesuai dengan aturan persentase dari kapasitas stadion, mengikuti kriteria level PPKM di wilayah Kabupaten/Kota.

Peraturan tersebut tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022 yang berlaku mulai 22 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022.

Ke depan melalui Pamsimas dapat dimanfaatkan lebih luas terutama untuk dikembangkan menjadi ladang bisnis karena potensinya yang besar.

Presiden meminta agar segala sumber daya dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada ASN digunakan secara akuntabel. Otoritas yang dimiliki harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyaraka

Zudan menjelaskan nilai penting sinergisitas antara data kependudukan Dukcapil dengan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah.

Fatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Ia mengaku memang masih ada sejumlah permasalahan penyerapan anggaran yang belum maksimal.