Kemendagri

Aturan tersebut terbit dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengungkap mengenai kriteria penjabat gubernur DKI Jakarta, mengacu UU Pilkada.

Menurut dia, jika tidak ada pengaturan soal larangan rangkap jabatan akan memunculkan kerancuan dalam efektivitas pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melantik 5 penjabat gubernur untuk menduduki posisi kepala daerah yang kosong karena Pilkada 2024 mendatang.

Tito menegaskan, bila stabilitas politik dan keamanan terjaga, pemerintah dapat menjalankan program dengan baik termasuk mengeksekusi program strategis nasional dari pemerintah pusat.

Gubernur Banten, Wahidin Halim sudah mengumumkan akhir jabatannya, per hari ini, Kamis (12/5/2022). Tanggal 12 Mei saya mengakhiri jabatan saya. Saya minta maaf karena saya sadar karena belum memaksimalkan dan memenuhi harapan semuanya, kata Wahidin.

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022. Sedangkan PPKM di luar Jawa-Bali, diatur melalui Inmendagri Nomor 25 Tahun 2022.

50 persen ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (working from home/WFH) dan 50 persen melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (working from office/WFO) mulai 9 Mei 2022 sampai 13 Mei 2022,

Dukcapil Kota Madiun juga mendapat penghargaan dari Kementerian PAN-RB terkait pelayanan publik terbaik dengan nilai A pada 2020 dan meningkat A tahun berikutnya. Saat ini, tengah dalam proses penilaian untuk penghargaan serupa tahun 2022.

Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukan dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam perubahan Inmendagri kali ini, dari 34 Provinsi di Indonesia, sebanyak 31 provinsi telah terdapat kabupaten/kotanya yang berada di Level 1. Hanya menyisakan tiga Provinsi.

Tavip mengungkapkan, beberapa pengguna data Dukcapil yang sudah bekerja sama, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, aplikasi Pedulilindungi, dan masih banyak lagi lainnya.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengajak semua pihak, terutama jajaran pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten kota dari Sabang hingga Merauke, bergerak serentak dan berkolaborasi bersama.