Kemendagri

Enam pilar tersebut terdiri dari transformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Lapangan Upacara Nembrala Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (17/8/2022).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyerahkan secara simbolis bendera merah putih kepada masyarakat di Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang diinisiasi Kemendagri.

Kemendagri melakukan koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Barat (Kalbar).

PARA Syndicate mengapresiasi langkah Kemendagri yang dinilai responsif dalam menyiapkan aturan pelaksanaan teknis penunjukan Pj kepala daerah.

Kemendagri akan melakukan road show di tiga DOB (Daerah Otonomi Baru) yang baru untuk melihat persiapan penyelenggaraan pemerintahan sebelum Pemilihan Umum Serentak di tahun 2024

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) PKK Provinsi Aceh dan 5 Kabupaten Papua.

Kemendagri mengklaim Marzuki sudah pensiun dini dari dunia kemiliteran sehingga bukan lagi terdaftar sebagai Anggota TNI aktif.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan lah perwira aktif TNI. Proses penunjukkan Pj sejauh ini sudah sesuai prosedur.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Sekjen Kemendagri mengungkap 3 kunci sukses otonomi daerah. Hal ini disampaikan saat menutup kegiatan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Bali.

Dalam sambutannya, Mendagri berharap, keberadaan Tomsi mendapat dukungan penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, terutama terkait penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi.