Kemendagri

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat menyalurkan bantuan sembako bagi ibu hamil, lansia, dan anak-anak di 5 Kecamatan di Provinsi Maluku. Bantuan juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

Peresmian ini juga ditandai dengan pelantikan 3 penjabat (pj) gubernur yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin 3 Provinsi baru.

Menurut Bahtiar, salah satu indikator yang mempengaruhi IDI adalah peran lembaga-lembaga politik di provinsi diantaranya DPRD, termasuk partai politik (parpol).

Ada sejumlah hal baru yang diatur dalam 4 rancangan PKPU tersebut. Seperti pada rancangan PKPU Partisipasi Masyarakat di mana KPU mengatur terkait sosialisasi baik pemilu maupun pemilihan yang tujuannya sebagai bentuk efisiensi.

Tito mengatakan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2023 yang dimasukkan ke dalam pos anggaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) sebesar Rp252.752.836.000 (Rp252 miliar).

Kementerian Dalam Negeri memberi wewenang kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memberikan sanksi dan memutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat khusus.

ketiga nama calon Pj Gubernur DKI yang telah diterimanya akan secepatnya diverifikasi untuk mengetahui apakah seluruhnya sudah memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya, Kemendagri akan menyerahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prasetyo tiba di Gedung Kemendagri didampingi Sekretaris DPRD DKI Jakarta Firmansyah. Dokumen yang diserahkan telah ditandatangani oleh sembilan fraksi di DPRD DKI sebelum diserahkan ke Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Enam nama tersebut bakal diusulkan dalam forum pra-TPA (tim penilai akhir) untuk dicek riwayat dan rekam jejaknya oleh lintas kementerian/lembaga, seperti PPATK, KPK dan Polri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro memastikan akan ada alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan pada APBD 2023.

Pemda juga dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama.

Suhajar berpesan, agar zakat yang diterima para mustahik tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai, zakat tersebut justru dibelanjakan untuk barang yang tidak produktif.