Korupsi

Kejagung resmi tetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook usai tiga kali diperiksa di Jampidsus.

Menurut Ibn Sad dalam Kitab al-Tabaqat al-Kubra, Umar mewajibkan pejabat melaporkan harta sebelum dan sesudah menjabat. Selisih tak wajar? Disita.

KPK menegaskan kasus korupsi Setya Novanto meninggalkan luka panjang bagi bangsa usai ia mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Sukamiskin. KPK mengingatkan bahaya korupsi, sementara Ditjen PAS jelaskan dasar hukum bebas bersyarat Novanto serta kepatuhan bayar uang pengganti.

KPK mencegah mantan Menag Gus Yaqut, IAA, dan FHM bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terkait dugaan korupsi kuota haji 2024 senilai Rp 1 triliun.

KPK dalami dugaan korupsi kuota haji 2024 senilai Rp 1 triliun, penetapan tersangka belum dipastikan, kasus naik ke tahap penyidikan.

Korupsi makin canggih di era digital. Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah usulkan solusi lewat pendidikan, pelacakan transaksi, dan reformasi sistem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan mesin EDC Bank BRI senilai Rp2,1 triliun. KPK telah cegah 13 orang ke luar negeri dan menyita dokumen dari kantor pusat BRI.

KPK mencegah 13 orang ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemberkasan perkara dan memastikan proses hukum berjalan efektif.

Kejagung cegah Nadiem Makarim ke luar negeri usai diperiksa 12 jam soal dugaan korupsi Chromebook Rp9,9 T di Kemendikbud. Kasus masih berkembang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta klarifikasi Ustaz Khalid Basalamah terkait penyelidikan kasus korupsi kuota haji. Perannya sebagai pemilik Uhud Tour dinilai penting untuk membuka alur pengelolaan ibadah haji yang tengah diselidiki.

Penampakan Rp2 triliun uang sitaan korupsi CPO Wilmar Grup di halaman Gedung Bundar Kejagung jadi bukti kuat memori kasasi ke MA. Lihat strategi Kejagung menuntaskan kerugian negara Rp11,88 triliun.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan gaji

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas merespons temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait tiga indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus pagar laut Tangerang.