Aplikasi

Pada hari terakhir pendaftaran PSE Lingkup Privat ke Kominfo, Rabu (20/7/2022) beberapa nama perusahaan penyedia layanan terkenal sudah mulai bermunculan di situs web pse.kominfo.go.id.

Organisasi Masyarakat Sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menggagas petisi penolakan aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. 4.500 netizen Indonesia menolak Permenkominfo 5/2022 dan amandemen Permenkominfo 10/2021.

Jika PSE lokal maupun internasional tidak segera melakukan registrasi ke Kominfo hingga 20 Juli 2022, maka Kominfo akan memblokirnya.

Serangan malware ini diklaim mengandalkan jaringan seluler pengguna Android. Bahayanya, malware bisa memaksa pengguna terhubung ke jaringan seluler.

Namun kemudian, kebijakan ini malah membuka celah baru yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan menghadirkan aplikasi MyPertamina palsu.

Anggota DPR Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelian minyak goreng (migor) curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Rofik, di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel. Namun, dia menilai kebijakan ini justru malah membuat ribet.

Mulyanto menilai Pertamina tidak bisa langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi . Pertamina harus menunggu perubahan Perpres tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

PT Pertamina Patra Niaga akan segera menerapkan prosedur pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi via aplikasi atau layanan daring. Tahap awal dimulai pada Jumat, 1 Juli 2022 di 11 kota.

Kehadiran aplikasi Smart Tourism and Infrastructure Hospitality menjadi langkah tepat dalam memajukan Information Communications Technologies (ICT) pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menjelaskan, pengguna yang sudah mendaftarkan kendaraan dan identitasnya akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.

Kebijakan Pertamina akan menimbulkan ketidakadilan akses energi. Dampak lainnya adalah antrean panjang tak dapat dihindari karena ruwetnya prosedur pembelian.

Kebijakan yang diberlakukan mulai 1 Juli 2022 ini ditujukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.