Pasukan bersenjata Israel melancarkan serangan pada hari Jumat terhadap sebuah sekolah yang dioperasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah yang berdekatan dengan Kota Gaza. Ini merupakan fasilitas pengungsian kedua yang diserang dalam kurun waktu dua hari berturut-turut.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa lebih dari 1 juta warga Palestina di Gaza bisa mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan bulan Juli jika permusuhan terus berlanjut.
Sekelompok ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada semua negara untuk mengakui negara Palestina guna memastikan perdamaian di Timur Tengah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Gaza tengah menghadapi ancaman kelaparan. PBB juga menyatakan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza turun drastis, sekitar dua pertiga, sejak Israel melancarkan operasi militer di wilayah Rafah selatan pada awal bulan ini.
Sudah sekitar 7 bulan pembantaian bahkan pemusnahan massal (genosida) kepada bangsa Palestina oleh penjajah Israel di Gaza berlangsung. Lebih 40,000 korban jiwa
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan, respons PBB sangat lamban terhadap situasi di Gaza, yang tengah diblokade Israel dan semakin kehabisan listrik dan air bersih
UNICEF memperingatkan bahwa mereka dapat terpaksa memangkas dukungan untuk anak-anak di Yaman lantaran tidak memiliki bantuan dana. Adapun sebanyak 11 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pakar Fikih Kontemporer, KH Ahmad Zahro, menegaskan, Piagam PBB tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum Islam atau fikih. Sumber hukum dalam Islam sudah jelas yakni Al-Quran dan Hadits.
Secara global, pembiayaan terkait pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk memastikan masyarakat dapat mengakses air bersih dan sanitasi masih jauh dari harapan. Dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari empat triliun dolar Amerika Serikat.
Muktamar Internasional Fikih Peradaban I yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuahkan sejumlah rekomendasi. Muktamar tersebut menolak negara dengan sistem khilafah dan mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Piagam PBB
Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersuara melalui forum PBB agar mencegah aksi-aksi Islamofobia.
Perwakilan tinggi Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pembakaran Al-Qur'an bukanlah manifestasi kebebasan berekspresi. Badan PBB mengecam aksi pembakaran Al-Qur'an di Swedia.