Lppom Mui

Kebijakan ini, lanjut Aqil, merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib.

Pemerintah Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi global halal hub pada tahun 2024. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan sinergi antar seluruh stakeholder produk halal di tingkat global.

Dalam menambah cita rasa masakan, makanan khas Jepang identik dengan penggunaan sake dan mirin, yang masuk dalam kategori khamr atau haram digunakan.

Pasalnya, restoran yang mengusung konsep pengunjung bisa menikmati semua hidang menu ini diduga menyajikan bahan yang tidak halal dalam masakannya.

Kiai Asrorun Niam menyampaikan bahwa vaksin Merah Putih boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Cakupan isu produk halal sangat luas. Perguruan tinggi dapat menjadi partner strategis pengembangan riset di bidang halal.

BPJPH menegaskan agar perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika dapat memperhatikan sisi halal dan haram dari produknya.

Ekspor Indonesia hanya mencapai dua miliar US dollar pada sektor makanan minuman, sementara livespot Indonesia sudah mencapai 33 miliar pada tahun lalu dan juga untuk ke seluruh dunia yang tentunya perlu perbaikan dari segi data.

Ia juga menekankan, label halal penting untuk memberi keyakinan bahwa mutu produk terjamin aman dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu halalan thayyiban.

Ketentuan tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal pasal 135.

Produk yang tidak perlu disertifikasi halal adalah produk yang memang dari asalnya halal, seperti produk-produk alami yang tidak mengalami proses pengolahan.

Muti menegaskan, LPPOM MUI bersifat independen ketika proses sertifikasi halal dilakukan. LPPOM juga di audit bersamaan dengan MUI.

MUI tidak bisa memonopoli sertifikasi halal karena kewenangan itu sudah dibagi oleh pihak-pihak yang disebutkan di undang-undang. Dulu memang MUI yang mengelola ini, karena yang lain enggak mau. Itu adalah bagian dari inisiatif MUI untuk melindungi umat Islam.