Lppom Mui

Belakangan ramai menjadi perbincangan adanya minuman rasa bir yang diklaim tidak mengandung alkohol. Klaim tersebut beralasan karena bahan dasar yang digunakan tidak mengandung bahan yang haram.

Aqil juga menyampaikan terima kasih kepada pelaku usaha yang mau berpartisipasi dalam program ini. Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Kiai Aiyub menekankan bahwa industri merupakan pilar penting pada permasalahan halal. Kesadaran industri akan meondorong pemenuhan akan kebutuhan halal.

Kesadaran industri selain mendorong pemenuhan kebutuhan halal juga menambah berkah yang berarti az-ziyadah fil khairah.

Muti memberikan catatan bahwa keikutsertaan pelaku UMK bukan sekadar menggugurkan kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi harus didorong oleh kesadaran yang kuat untuk ikut terlibat dalam membangun ekosistem halal.

Sertifikasi halal harus menjadi keunggulan daya saing bagi para pelaku UMK, sehingga produk mereka menjadi pilihan bagi konsumen. Terlebih lagi, dunia telah memasuki era perdagangan bebas.

Pemerintah mengapresiasi LPPOM MUI yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMK halal di Indonesia sebagai perintis sertifikasi halal sekaligus sebagai icon label halal Indonesia.

Program Yuk Tumbuh Bersama nantinya akan mengadakan Festival makanan yang mana 50 UMKM terpilih yang sudah diberikan pelatihan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang ekonomi Lukmanul Hakim pun mendorong para pelaku UMKM bisa membawa sertifikasi halal ini menjadi keunggulan bersaing.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati berharap kader dakwah halal peka atas penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

Berkenaan dengan culture, Mastuki menjelaskan budaya halal saat ini telah menjadi tren dan gejala positif di masyarakat Indonesia maupun dunia.

Produk makanan halal Indonesia berada di peringkat dua dunia berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard, 31 Maret 2022.

Asrorun menguraikan, sebelum UU JPH terbit, kebijakan penggunaan logo halal berada di Departemen Kesehatan serta Badan POM. Sebab, logo halal merupakan bagian label pangan yang kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.