Melalui kegiatan ini, LPPOM berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menghasilkan kemitraan berkelanjutan, memperkuat kapasitas UMKM, serta meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Babe Haikal menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dalam memilih produk sesuai keyakinan dan kebutuhannya. Prinsip tersebut harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan usaha dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam.
Langkah penundaan yang dinilai lambat dan kurang responsif tersebut dikhawatirkan dapat memicu krisis kepercayaan publik (public distrust) terhadap komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.
Pelaku usaha tidak perlu menunggu seluruh cabang siap secara bersamaan, melainkan dapat mengajukan sertifikasi halal secara bertahap mulai dari outlet yang paling siap.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan sikap tegas untuk tidak lagi memperpanjang masa relaksasi maupun menunda kewajiban sertifikasi halal. Batas akhir yang ditetapkan pada Oktober 2026.
Menanggapi kesepakatan dagang tersebut, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Muti Arintawati, meminta pemerintah Indonesia tidak takut pada tekanan asing terkait sertifikasi halal.
BPOM resmi memberikan rekognisi Maturitas 4 kepada Laboratorium LPPOM MUI. Capaian tertinggi ini memperkuat sistem pengawasan obat dan perlindungan konsumen nasional.
Puluhan UMKM Bangka Tengah antusias mengikuti sosialisasi sertifikasi halal sebagai persiapan menuju wajib halal Oktober 2026. LPPOM Babel menjelaskan syarat, dokumen penting, hingga proses pendaftaran BPJPH agar pelaku usaha lebih siap menghadapi aturan PP 42/2024.
BPOM dan LPPOM MUI resmi bersinergi dalam Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) 20252029. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan nasional, mendukung standar halal dan keamanan, serta memajukan industri kosmetik berdaya saing global.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) mendorong program Makan Gizi Gratis (MBG) menerapkan sistem jaminan produk halal atau sertifikasi halal.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM, Muti Arintawati, mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab atas rendahnya adopsi sertifikasi halal di Indonesia.